Rekrutmen Parpol dan PNS Jadi Titik Rawan Korupsi yang Perlu Dibenahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan anggota DPD I Wayan Sudirta yang juga merupakan salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengatakan, ada beberapa titik rawan korupsi yang harus dibenahi oleh pimpinan KPK selanjutnya. Saat ini, panitia seleksi tengah mencari komisioner KPK pengganti Busyro Muqoddas yang masa jabatannya berakhir pada Desember 2014.

Menurut Wayan, banyaknya kader partai politik yang dijerat KPK menunjukkan lemahnya sistem rekrutmen partai terhadap anggotanya. Oleh karena itu, kata Wayan, sistem perekrutan anggota legislatif harus benar-benar diawasi agar tidak dimasuki orang-orang yang memiliki kepentingan.

"Kalau mau berantas korupsi, urus parpolnya, bagaimana rekrument parpol benar, bagaimana orang tidak bawa uang langsung jadi di parpol. Saring, kontrol, hanya itu supaya rekrutmen bagus," ujar Wayan dalam diskusi di Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Selain itu, menurut Wayan, yang perlu diwaspadai calon pimpinan KPK selanjutnya adalah kredibilitas pegawai negeri sipil. Ia mengatakan, potensi korupsi dapat terjadi sejak proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil yang tidak dilakukan sesuai birokrasi.

"Dimulai dari rekrutmen CPNS, kalau tidak sepakat bagaimana CPNS atau PNS tidak main suap, tidak ada pembayaran saat menduduki jabatan. Birokrasi harus lepas dari kontrol pejabat publik," ujarnya.

Karena itu, Wayan menganggap perlunya ada KPK daerah untuk mengawasi birokrasi dan aparat daerah untuk menekan potensi korupsi di daerah agar lebih mudah terlacak. Ia mengatakan, kualifikasi KPK daerah kelak harus sama dengan apa yang telah diterapkan di KPK pusat.

"Kalau KPK daerah belum bisa dibentuk maka caranya adalah supervisi karena kalau supervisi kepolisian dan kejaksaan belum maksimal," kata Wayan.

Saat ini, panitia seleksi telah meloloskan enam calon pimpinan KPK untuk masuk ke tahap wawancara pada 9 Oktober 2014. Selain Wayan, yang lolos seleksi ke tahapan berikutnya yaitu Busyro Muqoddas, jurnalis dan advokat bernama Ahmad Taufik, Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri Sekretariat Kabinet Robby Arya Brata, Jamin Ginting yang merupakan dosen dan advokat, serta Spesialis Perencanaan dan Anggaran Biro Rencana Keuangan KPK Subagio.