Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD: Jangan Ada yang Memecah Belah Kami!

Kompas.com - 07/10/2014, 14:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Kelompok Dewan Perwakilan Daerah di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Sadono mengingatkan bahwa DPD bulat hanya mengajukan satu nama sebagai calon Pimpinan MPR. Nama calon tunggal yang terpilih melalui mekanisme voting di DPD adalah Oesman Sapta dan masuk dalam paket yang akan diajukan sebagai Pimpinan MPR.

Menurut Bambang, hal ini sudah disepakati dalam forum rapat konsultasi, Senin (6/10/2014).

"Kami saat itu sudah menanyakan apakah DPD diperkenankan menyerahkan lebih dari satu nama? Disepakati oleh semua fraksi juga bahwa DPD hanya bisa satu nama. Jadi satu nama itu akan dimasukkan ke paket mana pun yang diajukan," ujar Bambang, dalam sidang paripurna pemilihan Pimpinan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2014).

Bambang pun mengingatkan, karena hanya bisa memberikan satu nama calon, DPD melakukan rapat berhari-hari sehingga membuat sidang paripurna MPR untuk memilih calon Pimpinan MPR ditunda dua kali. Akhirnya, DPD mengajukan sembilan nama sebagai calon Pimpinan MPR.

"Karena kami kesulitan mengerucutkan jadi satu nama, maka kami minta diberikan waktu. Akhirnya dapat satu nama. Jadi, ini adalah bukan hanya kehendak dari DPD, tapi kehendak rapat gabungan," kata dia.

DPD, lanjut dia, juga sempat bertanya dalam rapat gabungan itu apakah apabila ada nama lain dari yang muncul dimasukkan ke dalam paket, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Sehingga, Bambang meminta agar semua fraksi di DPR menghargai upaya DPD dan kesepakatan yang telah dibuat.

"Mohon semuanya fraksi semua anggota majelis memahami masalah di DPD. Jangan sampai ada yang memecah belah DPD!" kata Bambang disambut dengan sorak-sorai legislator DPD, dan para anggota koalisi Jokowi-Jusuf Kalla.

Sebelumnya, Koalisi Merah Putih menginginkan agar rapat ditunda. Mereka juga meminta dimunculkannya lebih dari satu calon dari DPD dalam paket pimpinan MPR yang akan dipilih hari ini. Salah satunya adalah anggota Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa yang meminta agar rapat tidak mengakui hasil pleno DPD yang mengeluarkan nama Oesman Sapta.

"DPD ini tidak kompak, tidak satu. Lagi pula, forum yang diakui dan forum paripurna tertinggi seharusnya ada di MPR," ucap Desmond yang langsung menuai teriakan dan cemooh dari anggota DPD yang hadir.

Di dalam rapat paripurna kali ini, kubu Jokowi-JK tampak mendapat dukungan besar dari DPD karena memberikan jatah kursi Ketua MPR kepada DPD. Sementara, empat kursi sisanya dibagi rata untuk Koalisi Merah Putih dan koalisi Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah, Totalnya Jadi Rp 300 T

Kejagung Masukkan Kerugian Lingkungan Rp 271 T Jadi Kerugian Negara Kasus Timah, Totalnya Jadi Rp 300 T

Nasional
Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Survei Pilkada Jateng Versi PPI: Taj Yasin 10,9 Persen, Hendi 7,7 Persen, Dico 7,1 Persen

Nasional
Tapera Tuai Polemik, Komisi IX DPR: Itu untuk Kebaikan Masyarakat

Tapera Tuai Polemik, Komisi IX DPR: Itu untuk Kebaikan Masyarakat

Nasional
Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Saksi Sebut SYL Bayar Rp 10 Juta Makan Bareng Keluarga Pakai ATM Biro Umum Kementan,

Nasional
Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Bertemu NPC, Puan Minta Pemerintah China Perkuat Dukungan untuk Palestina

Nasional
KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

KPK Jebloskan Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Lapas Setelah Sempat Lepas dari Jerat Hukum

Nasional
Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Ditanya soal Keterlibatan Purnawirawan Polri di Kasus Timah, Ini Respons Kejagung

Nasional
KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

KPU Perpanjang Verifikasi Syarat Dukungan Calon Nonpartai Pilkada 2024

Nasional
KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Resmi Lawan Putusan Sela Kasus Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Draf RUU Polri: Usia Pensiun Polisi dengan Jabatan Fungsional Bisa Mencapai 65 Tahun

Nasional
'Keluarga' Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

"Keluarga" Saksi Demokrat Ricuh Jelang Sengketa Versus PAN

Nasional
PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

PPS di Kalsel Akui Gelembungkan Suara PAN, 1 Suara Dihargai Rp 100.000

Nasional
Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Hakim Minta Pedangdut Nayunda Kembalikan Uang Rp 45 Juta yang Diterima dari Kementan

Nasional
SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

SYL dan Keluarga Disebut Habiskan Rp 45 Juta Sekali ke Klinik Kecantikan, Uangnya dari Kementan

Nasional
Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Ketua MPR NIlai Pemilu Kerap Bikin Was-was, Singgung Demokrasi Musyawarah Mufakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com