Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut Minta Ketua KPK Buktikan Setya Novanto Terlibat Korupsi

Kompas.com - 03/10/2014, 18:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, turut mengomentari pernyataan Ketua KPK Abraham Samad terkait Setya Novanto. Dirinya mengaku khawatir dengan pernyataan dari Abraham Samad yang mengatakan bahwa Setya diduga terlibat kasus korupsi.

"Ini awalnya saya khawatir, karena (Setya) sudah menjadi Ketua DPR, kita berdoa saja tidak ada dua alat bukti," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (3/10/2014).

Ruhut menuturkan, dirinya selaku mitra KPK sangat mengetahui bahwa lembaga pemberantasan korupsi itu menetapkan seseorang menjadi tersangka harus ada dua alat bukti. Menurut dia, tak gampang KPK menemukan dua alat bukti.

"Tapi kita mesti acungi jempol KPK apabila sudah ada dua alat bukti seseorang tersangka akan menjadi terdakwa. Seorang terdakwa itu akan menjadi terpidana," tuturnya.

Dirinya menyarankan agar KPK mencari alat bukti terlebih dahulu sebelum membuat pernyataan Setya Novanto diduga terlibat kasus korupsi. Sebab, menurut dia, koruptor harus diberantas.

"Nah itu, segeralah jemput bola, tapi kalau sekarang kalau ketemu (dua alat bukti) ngeri aku. Saya enggak bicara etis atau tidak etis karena rakyat miskin karena ulah koruptor," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa atas terpilihnya Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019.

Pasalnya, selama ini Setya kerap berurusan dengan sejumlah kasus dugaan korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum.

"Sebenarnya KPK menginginkan Ketua DPR yang terpilih itu orang yang bersih dan tidak punya keterkaitan dengan kasus-kasus hukum, jadi KPK juga kecewa dengan terpilihnya ketua DPR baru," kata Abraham Samad saat ditanyai wartawan melalui pesan singkatnya, Kamis (2/10/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com