Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Megawati Tak Harus Bertemu SBY

Kompas.com - 03/10/2014, 17:01 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com —
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, tidak ada keharusan bagi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tidak ada undang-undang yang mengatur harus bertemu, tidak ada hubungannya. Ibu Mega bukan bawahannya Pak SBY," kata Tjahjo di Teuku Umar, Jakarta, Jumat (2/10/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Tjahjo mengatakan, kendati Megawati adalah mantan Presiden RI dan SBY masih menjabat sebagai Presiden, tidak ada keharusan bagi keduanya untuk bertemu.

Ia membantah informasi mengenai rencana bahwa Megawati menemui SBY agar meminta kader Demokrat di parlemen mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pendekatan sudah dilakukan sejumlah petinggi partai, termasuk Jokowi, tetapi berakhir buntu.

Sebelumnya, politisi PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengaku sempat membuka komunikasi dengan SBY, tetapi gagal dilakukan. Partai Demokrat akhirnya mendukung Koalisi Merah Putih (KMP) yang memilih berdiri di luar pemerintahan.

Tjahjo juga mengaku bingung dengan sikap SBY yang sempat menunjukkan gelagat mendukung kubu Jokowi-JK saat pengesahan RUU Pilkada. Padahal, menurut dia, selama 10 tahun SBY memimpin, Megawati tak sekali pun merecoki pemerintahan SBY.

"Tidak pernah, kalaupun ada pernyataan kritis dari Ibu Mega, ya wajar. Itu karena kita di luar pemerintahan," tandasnya.

Koalisi pendukung Jokowi-JK di parlemen kalah suara dibanding KMP di DPR. Dampaknya, koalisi Jokowi-JK kalah dalam beberapa "pertarungan" di DPR. Terakhir, koalisi Jokowi-JK tak mendapat kursi di jajaran pimpinan DPR 2014-2019. (Baca: "Jika SBY-Megawati Bertemu Jauh-jauh Hari, PDI-P dan Koalisi Tak Akan Gagal Bertubi-tubi")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com