Pramono: Pemilihan Pimpinan MPR Bisa Lebih Demokratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior PDI Perjuangan Pramono Anung menilai bahwa pemilihan pimpinan MPR periode 2014-2019 akan berjalan lebih demokratis dibandingkan pemilihan pimpinan DPR, yang dianggap cenderung berat sebelah.

"Ke depan persoalan pemilihan pimpinan dan kelengkapan MPR, PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem tentu melihat substansinya berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR. Hal terkait pemilihan pimpinan MPR dan alat kelengkapan lebih bisa dimusyawarahkan," kata Pramono di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, pemilihan pimpinan dan kelengkapan MPR nantinya akan lebih demokratis dan bisa dimusyawarahkan karena bagaimanapun MPR merupakan lembaga yang sifatnya berbeda dengan DPR.

Pramono mengatakan, karena pimpinan dan alat kelengkapan MPR/DPR itu bersifat tetap untuk lima tahun mendatang, maka tentu akan menjadi tidak adil bila ada fraksi atau anggota-anggota yang tidak mempunyai pemimpin sama sekali.

"Hal ini penting agar aspirasi dari berbagai fraksi dan anggota dapat tersampaikan, khususnya di dalam rapat komisi dan sebagainya," ujar mantan Wakil Ketua DPR itu.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya telah berupaya berkomunikasi dengan pihak Koalisi Merah Putih (KMP). Ia mengaku sudah menyampaikan kepada Ketua DPR terpilih Setya Novanto untuk membuka ruang komunikasi dengan KMP.

"Untuk itu, kami sudah bicara dengan pihak KMP. Kami ingin ada komunikasi agar tidak kemudian semua unsur pimpinan diambil," jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka menyesalkan proses pemilihan pimpinan DPR pada Kamis dini hari, yang dinilai belum bersifat demokratis. Menurut Rieke, pihaknya sepertinya tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dalam proses rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR itu.

"Kami bukan orang yang baru satu dua hari di politik. Kami memang kebanyakan masih anak muda, tetapi kami mengerti bahwa paripurna itu adalah putusan tertinggi. Memang boleh ada lobi, tetapi keputusan tetap di paripurna. Dicatat ini konstitusional, di sidang paripurna setiap anggota berhak untuk bicara," ujar dia.

Rieke mengaku, dalam rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019 pada Kamis dini hari itu, pengeras suara di mejanya rusak sehingga ia tidak bisa menyampaikan pendapatnya dalam rapat tersebut.

Dalam sidang paripurna yang berlangsung Kamis dini hari, KMP ditambah Partai Demokrat satu suara saat pemilihan pimpinan DPR. Seluruh partai itu mengusung Setya Novanto sebagai Ketua DPR, dengan empat Wakil Ketua DPR, yakni politisi Gerindra Fadli Zon, politisi Demokrat Agus Hermanto, politisi PAN Taufik Kurniawan, dan politisi PKS Fahri Hamzah.

Sementara itu, PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem "walk out" dari dalam sidang paripurna karena merasa pimpinan sidang, yakni politisi Golkar Popong Otje Djunjunan tidak demokratis karena tidak mempersilakan anggota untuk berbicara.

Dengan "walkout" yang dilakukan empat partai tersebut, otomatis hanya ada satu paket usulan pimpinan DPR. Pimpinan DPR sementara lalu mengesahkan paket pimpinan DPR tersebut tanpa kehadiran PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem.