Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasyim Muzadi Dukung MUI Keluarkan Fatwa Larangan Haji Berkali-kali

Kompas.com - 01/10/2014, 17:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hasyim Muzadi, sepakat jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengatur pelarangan haji berkali-kali.

"Kalau MUI diminta mengeluarkannya (fatwa), ya diberi saja. Ini juga demi kemaslahatan umat," ujar Hasyim di Jakarta, Rabu (1/10/2014), seperti dikutip Antara.

Ia berpendapat, seorang muslim wajib menjalani ibadah haji sekali, dan hukumnya sunah untuk melakukannya lagi. Karena itu, ia mengimbau kepada umat muslim Indonesia yang sudah pernah berhaji untuk memberikan kesempatan kepada yang belum pernah menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut.

"Bagi yang sudah berhaji, beri kesempatan saudaranya yang belum berangkat. Saya melihat sekarang ini tidak, mereka yang sudah haji, ingin haji lagi. Sebaiknya dibatasi dan memberi waktu yang belum," katanya.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam tersebut juga mengimbau kepada Komisi Fatwa MUI untuk mempertimbangkan usulan fatwa haji dengan harapan mampu mengurangi antrean jamaah calon haji di Indonesia.

"Beri saja fatwa supaya mendahulukan yang belum. Kalau yang belum berhaji, tapi diserobot terus oleh yang sunah bagaimana?" kata Wakil Rais Aam PBNU tersebut.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai perlunya aturan melarang seseorang menunaikan ibadah haji berkali-kali melalui fatwa MUI agar memiliki landasan hukum keagamaan, serta salah satu solusi mempersingkat antrean jamaah haji. (baca: Menteri Agama Usulkan MUI Buat Fatwa Larangan Haji Berkali-kali)

Namun, MUI menilai larangan haji berkali-kali bukan persoalan hukum Islam melalui fatwa, tetapi merupakan kebijakan pemerintah. Namun, MUI akan membahas jika benar ada permintaan tersebut.

Hanya, Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama MUI Pusat Slamet Effendi Yusuf menilai, pemerintah tidak perlu takut untuk membuat kebijakan pelarangan haji berkali-kali. (baca: MUI: Pemerintah Tak Perlu Takut Larang Haji Berkali-kali)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com