Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons Protes RUU Pilkada, SBY Siapkan "Plan B"

Kompas.com - 30/09/2014, 06:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempersiapkan rencana lain untuk merespons protes masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Rencana cadangan ini disiapkan Presiden setelah opsi tidak menandatangani RUU Pilkada tak mungkin dilakukan.

"Saya katakan kalau plan A tembus, saya menuju ke plan B. Kami matangkan plan ini dan mudah-mudahan ada jalan terbaik karena kepentingan kami adalah untuk demokrasi," ujar SBY dalam jumpa pers setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Selasa (30/9/2014) dini hari.

SBY beserta rombongan kembali ke Tanah Air setelah perjalanan panjang ke sejumlah negara selama 13 hari. Presiden SBY langsung menggelar rapat terbatas bersama Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan juga Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin untuk membahas RUU Pilkada yang disahkan DPR pada 26 September lalu.

Dari hasil rapat itu, Presiden mempersiapkan alternatif solusi yang dinilai lebih bisa diterapkan untuk mengembalikan pilkada langsung. Menurut SBY, sikap pemerintah sejak awal adalah mendukung pelaksanaan pilkada langsung dengan perbaikan.

Namun, SBY belum mau membuka opsi B tersebut. Akan tetapi, dia memastikan opsi tersebut benar-benar ditujukan untuk rakyat, bukan pribadinya.

"Kalau ini baik, maka pemerintah akan datang akan lebih baik lagi mengelola proses pilkada," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAm Amir Syamsuddin tak mau banyak berkomentar saat ditanya soal bentuk opsi B yang akan diambil Presiden. "Tunggu besok sudah ada (keputusannya)," kata Amir.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu juga tak mau menanggapi apakah opsi yang akan dipilih presiden adalah dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Nanti saja," ucap Amir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com