Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Dijagokan Jadi Menteri Dalam Negeri

Kompas.com - 24/09/2014, 17:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dijagokan menjadi Menteri Dalam Negeri di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. Dalam riset yang dilakukan Institute for Transformation Studies (Intrans), nama Ahok berada paling atas, bersaing dengan pakar hukum tata negara, Saldi Isra, dan Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang.

"Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hari ini didemo FPI ini kita anggap layak untuk menjadi menteri dalam negeri, melihat prestasinya selama ini," kata Direktur Institute for Transformation Studies (Intrans) Saiful Haq dalam rilis riset dan diskusi bertajuk "Menakar Kabinet Trisakti Jokowi-JK" di Jakarta, Rabu (24/9/2014) siang.

Penempatan Ahok sebagai kandidat menteri dalam negeri (mendagri) itu langsung memancing reaksi dari peserta diskusi. Kebanyakan mempertanyakan kepemimpinan Jakarta yang akan kosong karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo juga akan segera dilantik menjadi presiden.

Menanggapi hal tersebut, Saiful mengatakan bahwa riset ini tidak mempertimbangkan hal-hal teknis terkait jabatan yang akan ditinggalkan. Riset lebih mengukur calon kandidat berdasarkan kualitas yang dia miliki untuk menjadi seorang menteri.

"Ahok sangat cocok untuk menjadi mendagri karena, ke depan, kemendagri akan berurusan dengan tugas birokrasi yang berat," ujarnya.

Dia menjelaskan, Ahok dalam kepemimpinannya sukses untuk menghadapi persoalan birokrasi yang terjadi di DKI Jakarta, seperti dengan melakukan lelang jabatan. Meski demikian, dia menyadari bahwa peluang Ahok untuk menjadi mendagri sangat sulit.

"Kecil kemungkinan dia akan dipilih Jokowi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com