Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Presiden SBY Diangkat Jadi Presiden GGGI

Kompas.com - 24/09/2014, 06:15 WIB

NEW YORK, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan diangkat menjadi Presiden Majelis Global Green Growth Institute (GGGI), Selasa (23/9) pukul 18.30 waktu setempat atau Rabu (24/9) pukul 05.30 WIB, di Conference Building, Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat. Sebelumnya, jabatan ini diemban mantan Perdana Menteri Denmark, Lars Lokke Rasmussen.

Seperti dikutip dari situs presidenri.go.id, penominasian SBY sebagai Ketua Dewan sekaligus Presiden GGGI telah dilakukan sejak lama. Direktur Jenderal GGGI Yvo de Boer datang ke Indonesia untuk menyampaikan pencalonan tersebut kepada SBY pada 9 September lalu.

GGGI adalah organisasi yang bertujuan meningkatkan semangat pertumbuhan hijau, sebuah paradigma yang ditandai oleh keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang. GGGI bermarkas di Seoul, Korea Selatan.

Dalam rangkaian kunjungannya ke New York, sepanjang hari ini Presiden akan fokus pada kegiatan KTT Iklim PBB. Ia diagendakan menyampaikan pandangan selama 5 menit pada sesi pleno dengan tema Nation Action and Ambition Announcement, dan memimpin diskusi bersama PM Norwegia Erna Solberg. Sebelum berdiskusi, SBY-Solberg melakukan pertemuan bilateral. Kerja sama kedua negara dan elemen-elemen internasional yang lain penting untuk melanjutkan upaya pelestarian hutan yang menjadi prioritas Indonesia, bahkan dunia. Oleh karena itu, Presiden SBY juga akan menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan REDD+.

Dalam keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum memulai rangkaian kunjungannya ke luar negeri, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia berkepentingan memperjuangkan komoditas kelapa sawit yang selama ini banyak dihadang. Padahal, menurut dia, Indonesia sudah mengikuti kaidah-kaidah internasional untuk memenuhi aspek lingkungan dan persyaratan-persyaratan lain.

"Oleh karena itulah salah satu diplomasi kita, perjuangan saya pribadi, memastikan bahwa tidak ada hambatan bagi produk-produk Indonesia di luar negeri," katanya.

KTT Iklim PBB sendiri diselenggarakan untuk memberikan dorongan politik untuk keberhasilan negosiasi instrumen hukum internasional baru untuk menangani masalah perubahan iklim. KTT juga dimaksudkan untuk menegaskan bentuk komitmen negara-negara di dunia dalam penanganan perubahan iklim.

Hari ini merupakan hari keempat Presiden SBY dan Ibu Negara beserta delegasi berada di New York. Presiden bertolak dari Tanah Air pada 18 September lalu. Sebelum ke New York, SBY melakukan kunjungan kenegaraan di Lisabon, Portugal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com