Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anis Matta Nilai Demokrat Belum Final Dukung Pilkada Langsung

Kompas.com - 21/09/2014, 17:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta meyakini, sikap Partai Demokrat yang mendukung pemilihan kepala daerah tetap dipilih langsung oleh rakyat belum final. Hingga rapat paripurna tanggal 25 September mendatang, diprediksi masih akan terjadi dinamika politik yang bisa mengubah keputusan itu.

"Saya kira situasinya belum final di mereka. Jadi, hari Kamis (25 September) mendatang baru kita pastikan benar," kata Anis Matta di Jakarta, Minggu (21/9/2014) siang.

Anis menjelaskan, parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih sejak awal sudah sepakat untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Dia memastikan, tidak akan ada partai politik yang akan berubah sikap, termasuk PKS.

"Kami akan solid dengan hal itu karena kita ikut ambil bagian dalam merencanakannya," ujar dia.

Bahkan, Anis juga percaya, sejauh ini, Demokrat belum benar-benar bulat mendukung pilkada langsung seperti apa yang diutarakan ke media. Sebagian kader, menurut dia, masih bersama Koalisi Merah Putih untuk mendukung pilkada melalui DPRD.

"Sejauh ini saya kira teman-teman di Demokrat juga tidak akan keluar dari kesepakatan," ucap mantan Wakil Ketua DPR itu.

Sikap Demokrat yang berubah haluan terkait pilkada langsung ini diawali dengan sikap Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara pribadi. Kemudian, Ketua Harian Partai Demokrat menyatakan sikap bahwa partainya mendukung pilkada langsung.

Perubahan sikap ini mengubah konstelasi politik di DPR. Kini, Demokrat bersama koalisi pendukung Jokowi-JK yang mendukung pilkada langsung berjumlah lebih banyak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com