Ada Usul SKK Migas Dibubarkan, JK Anggap Tetap Perlu Ada meski Beda Nama

"Itu usul-usul, banyak, tetapi bagaimana pun, harus ada kantor untuk urusi itu," kata pria yang akrab disapa JK ini di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (21/9/2014). [Baca: Pengamat: Jokowi Harus Berani Membubarkan SKK Migas]

JK menyatakan, pengganti SKK Migas tetap perlu meski dengan nama yang berbeda. JK memandang perlu pengganti SKK Migas yang mengurusi masalah investasi. [Baca: SKK Migas Disarankan Jadi BUMN]

"Siapa yang mau mengatur orang mau investasi. Mesti ada yang atur," ujar JK. Salah satu usul pembubaran SKK Migas datang dari pengamat energi, Kurtubi.

Ia memandang eksistensi SKK Migas sebagai lembaga pengatur sektor migas tidak terlalu krusial. Menurut dia, SKK Migas tidak ada bedanya dengan BPH Migas.

Oleh karena itu, Kurtubi menilai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus berani melakukan tindakan, yakni membubarkan SKK Migas.