Jokowi Diminta Pangkas Lobi Transaksional dengan DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Populi Center Nico Harjanto berharap presiden terpilih Joko Widodo merangkul banyak pihak di parlemen, tetapi juga memangkas tradisi politik transaksional. Ia menilai bahwa rakyat akan marah jika program prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dipersulit di DPR RI.

"Sangat mungkin terjadi gejolak masyarakat. Kan program Jokowi populer dan mendapat dukungan masyarakat. Makanya, jika di DPR diganjal, rakyat akan bergerak ke sana," ujar Nico dalam suatu diskusi di Jakarta, Sabtu (20/9/2014) siang.

Oleh karena itu, Nico menilai penting upaya merangkul sebanyak-banyaknya kawan di DPR untuk meminimalisasi praktik transaksi politik di parlemen. Menurut Nico, praktik transaksional politik di parlemen akan lebih memungkinkan dilakukan jika mayoritas parlemen dikuasai partai yang berseberangan dengan pemerintah.

"Kalau isinya DPR tidak mayoritas mendukung pemerintah, tiap ada urusan dengan parlemen harus ada lobi-lobi. Kadang, proses itu sifatnya transaksional. Itu yang harus dipotong Jokowi-JK ke depan," kata dia.