Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Mau Lewat DPRD Atau Pemilihan Langsung Asalkan Perhatikan Rakyat "

Kompas.com - 17/09/2014, 02:34 WIB
Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty

Penulis


AMBON,KOMPAS.com - Gubernur Maluku Said Assagaf mengatakan pemilihan kepala daerah baik dilakukan secara langsung oleh masyarakat maupun dikembalikan ke DPRD tidak ada masalah asalkan menguntungkan kepentingan masyarakat.

“Menurut saya mau lewat pemilihan secara langsung atau lewat DPRD asalkan menguntungkan rakyat,” ungkap Said usai mengikuti acara pelantikan anggota DPRD Maluku periode 2014-2019 di Kantor DPRD Maluku, Selasa (16/9/2014).

Meski tak menyebutkan alasannya, namun menurut Said pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat maupun melalui DPRD punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga apapun yang nanti disetujui harus dihormati.

“Kalau menurut saya pemilihan kepala daerah secara langsung maupun tidak langsung itu sama saja. Keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing,” ujarnya.

Ditempat tempat yang sama, Bupati Maluku Tengah, Abua Tuasikal berpendapat baik pemilihan secara langsung maupun tidak langsung keduanya sama-sama demokrasi, tergantung pemerintah dan DPR akan memilh yang mana.

“Kalau menurut saya dua-duanya itu sama-sama, tapi saya kira yang lebih efesien itu adalah pemilihan lewat DPRD namun itu dikembalikan kepada DPR jadi kehendak rakyat maunya apa kita ikut saja,” ungkapnya.

Disinggung jika pemilihan dikembalikan ke DPRD akan membawa kemunduran demokrasi, Abua menyatakan itu tergantung keputusan DPR yang akan mengesahkan RUU pemilihan kepala daerah.

“Soal itu tergantung keputusan DPR yang menentukan. Tapi saya kira apapun itu kita harus menghormatinya,”  ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com