Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pernah Tolak Ahok Jadi Cawagub?

Kompas.com - 16/09/2014, 07:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Panasnya suhu politik antara Basuki Tjahaja Purnama dengan Partai Gerindra memasuki babak baru. Basuki disebut tidak tau terima kasih lantaran keluar dari partai yang telah membesarkan namanya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut Prabowo Subianto pernah berusaha keras mendorong Basuki menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta, meski mendapatkan penolakan dari Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri.

Benarkah demikian? "Sudah lupa," ujar Jokowi saat dikonfirmasi di sela kesibukannya di Balaikota Jakarta, Senin (15/9/2014). "Itu sudah persoalan dua tahun yang lalulah," lanjut Jokowi.

Jokowi tidak menjawab konteks pertanyaan itu. Jokowi mengatakan bahwa hal tersebut telah diklarifikasi ke media masa, beberapa waktu lalu. Meski demikian, berdasarkan penelusuran Kompas.com, Jokowi rupanya tidak pernah mengklarifikasi soal hal tersebut.

"Tanya ke Pak Ahok saja deh sendiri," ujar dia.

Pernyataan Hashim soal Jokowi dan Mega sempat menolak pria yang akrab disapa Ahok bersama-sama maju dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta itu tak lepas dari rasa senewen Gerindra terhadap Ahok. Gerindra menyayangkan sikap Ahok yang tak pamit ke Prabowo sebelum keluar dari partai.

"Beda pendapat itu biasa, tetapi Anda (Ahok) seharusnya bertemu dulu dengan Pak Prabowo. Saya juga dulu pernah berbeda pendapat dengan beliau (Prabowo) saat akan mencalonkan Anda sebagai calon wakil gubernur," kata Hashim saat memberikan keterangan pers, di sebuah hotel di Jakarta, Senin (15/9/2014). Ahok belum menanggapi pernyataan Hashim tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Nasional
Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Nasional
Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com