Himpun Dukungan, Koalisi Kawal RUU Pilkada Minta SBY Pertahankan Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah anggota lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar kampanye penolakan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah (RUU Pilkada) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (14/9/2014). Mereka menolak pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertahankan pilkada langsung oleh rakyat.

"Kami ingin memberitahu masyarakat, untuk ikut serta mendukung pilkada langsung," ujar Wiliam Umboh, anggota Transparansi Internasional Indonesia, dalam kampanye di Bundaran HI, Jakarta, Minggu pagi.

Dalam kampanye penolakan RUU Pilkada tersebut, Koalisi Kawal RUU Pilkada mengajak masyarakat untuk membubuhkan tanda tangan di atas spanduk sebagai tanda dukungan agar pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdulah Dahlan mengatakan, gerakan yang mewakili masyarakat sipil kali ini dilakukan tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota besar lain, yaitu, Aceh, Bandung, Makasar, dan Semarang. "Kami tahu betul RUU Pilkada ini motif politiknya tinggi. Kita harus kembalikan bahwa politik itu untuk kepentingan umum, bukan hanya segelintir orang, dan dalam jangka panjang," ujar Abdulah.

Menurut dia, petisi masyarakat sipil ini akan diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mengetahui bahwa keinginan masyarakat adalah pilkada langsung. Abdulah mengatakan, di akhir masa jabatannya, Presiden Yudhoyono sebaiknya ikut dalam pilihan rakyat dalam mengedepankan demokrasi.