Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Berikan Evaluasi kepada Tim Transisi Usai Bertemu Kementerian SBY

Kompas.com - 12/09/2014, 17:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla dan Tim Transisi melakukan pertemuan di Kantor Transisi, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014) sore. Usai pertemuan, Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa dirinya memberi berbagai masukan kepada Tim Transisi, khususnya mengenai pertemuan Tim Transisi dengan beberapa kementerian beberapa waktu lalu.

"Yang sangat penting kita bicarakan laporan pertemuan dengan para Menteri ini," kata JK usai pertemuan tertutup selama kurang lebih dua jam.

Ketua Tim Transisi Rini Soemarno, dan empat deputinya yakni Hasto Kristiyanto, Andi Widjajanto, Anies Baswedan, Akbar Faizal hadir dalam pertemuan tersebut. Sejauh ini, Tim Transisi sudah mengadakan pertemuan dengan tiga kementerian yakni Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, sejumlah menteri lainnya ikut bergabung dalam pertemuan di tiga kementerian tersebut.

Menurut JK, pertemuan dengan pemerintah tersebut sangat penting untuk keberlangsungan transisi pemerintahan. Sebagai seseorang yang mempunyai pengalaman cukup panjang di pemerintah, dia ingin memastikan pertemuan tersebut berjalan dengan baik.

"Dilaporkan tentang konsultasi dengan pemerintah dan prosesnya kedepan. Apa yang harus ditindaklanjuti, dilanjutkan dan dihentikan," ujarnya.

JK mengaku cukup puas dengan laporan yang diberikan. Dia hanya memberi sedikit evaluasi dan masukan sehingga pertemuan-pertemuan antara tim transis dan pemerintah selanjutnya bisa berjalan dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com