Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Revolusi Mental" Jokowi dan Cerita Sederhana dari Korea

Kompas.com - 09/09/2014, 15:30 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

KOMPAS.com - Pemerintahan baru hasil Pemilu Presiden 2014 sudah di depan mata. Presiden terpilih Joko Widodo pun sudah menyiapkan beragam langkah, termasuk dengan membentuk Tim Transisi.

Salah satu jargon selama masa kampanye yang patut ditunggu realisasinya dari pemerintahan baru ini adalah "Revolusi Mental". Namun, dari semua pembahasan Tim Transisi yang dibagikan kepada media, wujud dari revolusi tersebut belum terbayang konkret.

Sembari menanti wujud konkret dari "Revolusi Mental" itu, sebuah cerita sederhana Kompas.com dapatkan dari seorang warga negeri tetangga, Korea Selatan. Cerita ini sederhana saja, bertutur tentang upaya yang bisa jadi merupakan wujud dari sebuah "revolusi mental" ala mereka.

Pada satu masa di awal era 1980-an, cerita sederhana ini menjadi salah satu upaya Korea Selatan mendongkrak potensi pasar, nasionalisme, yang ujungnya adalah kemajuan industri seperti terlihat dari Korea Selatan pada hari ini.

"Kami menjalani hal ini ketika duduk di bangku sekolah dasar, kelas 1 atau 2," kata Louis Go, salah satu warga Korea Selatan yang sekarang tinggal di Indonesia, mengawali cerita kepada Kompas.com, saat ditemui pada awal September 2014. "Seminggu sekali, kami, para siswa, diminta guru mengeluarkan peralatan belajar dari tas."

Semua peralatan belajar tersebut, tutur Go, dijajarkan di meja belajar masing-masing. Lalu, guru kelas memeriksa satu per satu peralatan itu. "Pensil, penggaris, penghapus, buku, semua dijajar di meja," kenang dia. Sang guru kelas lalu memeriksa satu per satu peralatan murid-muridnya.

Bila ditemukan peralatan belajar bukan buatan Korea Selatan, sang guru tidak marah. Kepada murid yang memakai produk bukan buatan Korea Selatan itu, sang guru hanya memberikan wejangan singkat. "Nak, produk ini memang bagus, tetapi bukan buatan Korea Selatan."

Setiap pekan, ritual yang sama diulang. "Sesama murid saling melirik, siapa yang akan mendapat wejangan guru," kata Go. "Lama-lama, makin sedikit yang mengeluarkan peralatan belajar yang bukan buatan Korea Selatan. Malu sama teman-teman," ujar direktur kreatif manajemen artis Korea ini sembari tertawa.

Go mengatakan, pada era itu, produk Jepang masih jauh lebih berkualitas daripada barang sejenis buatan Korea Selatan. Katakanlah, sebut dia, pensil. Namun, seiring munculnya rasa malu para siswa bila tak memakai produk Korea Selatan, industri di Negeri Ginseng itu pun terus berbenah memperbaiki kualitas produknya. "Hasilnya, ya, seperti sekarang," kata dia.

Mendengar cerita dari Go, Kompas.com sontak teringat dengan kampanye-kampanye yang pada beberapa waktu mendominasi layar kaca dan beragam pemberitaan. "Gerakan Cinta Produk Indonesia" menjadi salah satu nama kampanye itu. Ada deretan nama kampanye lain, seperti "Beli Indonesia", "Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri", dan nama-nama bersemangat serupa.

Namun, sembari tersenyum kecut, Kompas.com tak bisa balik bercerita soal kampanye ini kepada Go. Pertanyaan selintas yang langsung muncul di benak Kompas.com, ketika para pejabat atau selebriti menyuarakan kampanye tersebut, apakah semua yang mereka pakai pada saat berkampanye itu juga sudah buatan Indonesia? Sepatunya, bajunya, jam tangannya, pakaian dalamnya?

Sembari berharap demikian adanya, kepada Pak Jokowi, barangkali ini pekerjaan rumah sederhana untuk merumuskan apa itu "Revolusi Mental" dalam wujud yang nyata. Bila masih berupa kata-kata, meski usia kemerdekaan Indonesia tak jauh beda dari Korea Selatan, sepertinya bahkan jargon Tri Sakti yang juga adalah kampanye Pak Jokowi, masih butuh waktu lama untuk menjadikannya ada.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com