Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Diminta Pilih Menteri ESDM yang Berani Lawan Mafia Migas

Kompas.com - 06/09/2014, 16:43 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI Dewi Aryani, mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di kabinet presiden terpilih Joko Widodo harus berani melawan mafia minyak dan gas bumi.

Untuk diketahui, Menteri ESDM Jero Wacik resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Surat pengunduran diri Jero sudah diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (5/9/2014) kemarin.

Dewi menyatakan, pertumbuhan jumlah mafia di sektor migas yang telah beranak pinak harus dihentikan.

"Dia harus berani karena mafianya banyak, ada anak mafia, cucu mafia. Kalau orangnya lemes, dikit-dikit takut, ya enggak bisa juga," kata Dewi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (6/9/2014). [Baca: Jubir ESDM: Gaji Menteri Tidak Sebanding dengan Beban Tugasnya]

Dewi menyarankan agar Jokowi memilih pembantunya dalam pemerintahan yang memiliki integritas dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang sumber daya mineral.

Ia menganggap Jokowi telah mengantongi nama-nama yang memenuhi kriteria ideal seorang menteri ESDM. "Saya yakin Jokowi tahu mafia-mafia itu. Dia (menteri) harus punya ilmu secara akademis dan pengalaman. Juga harus tahu seluk beluk energi," ujar Dewi.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, menteri tersebut juga harus memiliki pengalaman dalam bidang tersebut sehingga dapat mengimplementasikannya dalam konstitusi. Dan yang terpenting menurut Dewi, orang tersebut memiliki keinginan tulus untuk mengabdikan diri sebagai pelayan rakyat.

"Menteri kan artinya pelayan. Jadi harus rasional dalam tindakannya karena kesederhanaan yang akan di kedepkan oleh Jokowi. Gaya hidup mewah akan dikurangi," ujarnya.

Menurut Dewi, masyarakat sebaiknya ikut mengawal kabinet dalam pemerintahan Jokowi nantinya. Jika menteri tersebut ada yang terindikasi melanggar konstitusi, masyarakat diminta tidak segan untuk bersuara.

"Kita lihat dulu orang yang dipilih Jokowi. Kalau tidak tepat, mari kita bergerak sama-sama biar tidak lama-lama menjabat posisinya," kata Dewi.

KPK menetapkan Jero sebagai tersangka sejak 2 September 2014. Selama menjadi Menteri ESDM, Jero melalui Waryono Karno, yang saat itu menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, dan bawahannya yang lain diduga memeras sejumlah rekanan pengadaan di kementerian tersebut.

Terhitung sejak tahun 2011 hingga 2013, total uang yang diperoleh Jero dari pemerasan itu mencapai Rp 9,9 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com