Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/09/2014, 09:26 WIB


KOMPAS.com - DI dalam dan di luar istana, hari-hari ini, cukup meriah perbincangan tentang subsidi harga bahan bakar minyak dan promosi orang-orang yang menginginkan jabatan menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Jauh-jauh hari sebelum Jokowi ditetapkan menjadi calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014, promosi nama-nama untuk jabatan menteri kabinet itu telah dilancarkan sejumlah orang. Ketika kampanye Pilpres 2014 berlangsung, bisa dilihat foto-foto diri orang-orang itu. Foto-foto mereka disisipkan di antara foto atau gambar Jokowi-JK di spanduk-spanduk yang dipasang di tempat umum atau dekat kediaman Jokowi-JK.

Mungkin saja spanduk semacam itu dibuat sendiri oleh orang-orang yang ingin menjadi pejabat dalam pemerintahan Jokowi-JK, termasuk dalam kabinet.

Saat ini, orang-orang dekat Jokowi-JK banyak dibanjiri curriculum vitae atau CV (riwayat hidup singkat) orang-orang yang ingin menjadi menteri. ”Tumpukan tinggi kertas CV sudah masuk ke tempat saya,” ujar seseorang yang dekat dengan JK.

Sebagian besar CV atau riwayat hidup singkat para pemburu kursi menteri itu cenderung narsis, terlalu memuji diri sendiri atau mengajukan yang sangat baik tentang dirinya. Boleh narsis, tetapi apa mereka berani menjalani apa yang dikatakan Jokowi? Menurut Jokowi, menjadi menteri itu harus berani menghadapi mafia, tentu termasuk mafia minyak. KPK pun kini belum gencar menyerang mafia ini.

SBY puji JK

Tentang subsidi BBM, mari kita buka buku Selalu Ada Pilihan, tulisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah subjudul ”Harus Siap menghadapi Politik Aneh dan Ganjil”. Pada Juni 2013 lalu, SBY hadir dalam pertemuan para tokoh fraksi-fraksi partai koalisinya. Seorang tokoh partai besar dalam koalisi itu mengatakan, partainya akan mendukung kenaikan harga BBM yang akan diajukan pemerintah.

”Justru parpol yang tokoh besarnya bertemu dan berjanji kepada saya... menjadi penentang dan penantang yang luar biasa,” kata SBY.

SBY pun meragukan pemimpin redaksi media massa yang mengatakan akan mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. ”Jangan-jangan justru yang diberikan ruang besar di televisi atau koran yang mereka pimpin yang menentang kenaikan harga BBM itu,” kata SBY.

Menurut SBY, tidak banyak tokoh yang konsisten dan kesatria soal sikap kenaikan harga BBM ini. Salah satu tokoh itu, kata SBY, adalah JK. (J Osdar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com