Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenag: Pesantren Tak Perlu Label Modern

Kompas.com - 03/09/2014, 04:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAMBI, KOMPAS.com - Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta pondok pesantren kembali mengambil peran utama dalam kemajuan bangsa Indonesia. Menurut dia, pondok pesantren sudah saatnya kembali seperti dulu tanpa perlu label modern.

"Sudah saatnya kembalikan nilai pesantren yang mulai tergerus. Pondok pesantren tidak perlu pakai label modern karena dari survei, pondok pesantren justru lembaga pendidikan paling modern," ujar Nasaruddin dalam acara pengukuhan Dewan Hakim Musabaqah Qiroatil Kutub (MQK) di kantor Gubernur Jambi, Selasa (2/9/2014) malam.

Saat ini, ungkap Nasaruddin, pondok pesantren yang ada kerap meninggalkan ajaran-ajaran tradisional yang justru bermanfaat seperti pendalaman bahasa Arab. Padahal, ujar dia, dengan memahami bahasa Arab maka keaslian makna dari ayat-ayat Al Quran akan tetap terjaga.

Di sisi lain, Nasaruddin mengaku bangga dengan keberadaan pondok pesantren. Konsep pesantren bahkan sudah ditiru Inggris. Saat ini, kata dia, Inggris mulai mengembangkan konsep boarding school yang sistemnya mirip dengan pesantren.

Selain itu, Nasaruddin menyinggung peran pondok pesantren selama perjalanan sejarah Indonesia yang cukup besar. Tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan santri bahkan menjadi tokoh nasional yang menyatukan bangsa ini.

"Ada pengamat Amerika bilang, Indonesia akan terkotak-kotak menjadi 20 negera seperti yang terjadi di Balkan. Tapi hingga tahun 2014, kita belum bubar. Rahasianya sepanjang pondok pesantren berdiri tegak, maka Indonesia tidak akan hancur," kata Nasaruddin.

Nasaruddin berharap pondok pesantren benar-benar mengajarkan ajaran Islam secara mendalam termasuk kefasihan menghafal, memahami, hingga melaksanakan ayat-ayat Al Quran. Dia juga menekankan perlunya pemahaman lebih atas bahasa Arab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com