Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Masyarakat Aman, Jokowi Akan Naikkan Harga BBM Subsidi

Kompas.com - 02/09/2014, 16:54 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Tim Transisi Rini M Soemarno mengatakan, pihaknya terus melakukan kajian terkait rencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ia memastikan bahwa presiden terpilih Joko Widodo tak akan mengambil kebijakan yang membuat harga BBM melambung sebelum masyarakat siap sepenuhnya.

Rini menjelaskan, dalam analisis Tim Transisi, pengurangan subsidi BBM akan berdampak pada peningkatan harga dan harus ada program lain yang memberikan manfaat lebih tepat bagi masyarakat bawah. Kajian Tim Transisi difokuskan pada pengolahan data terkini terkait jumlah keluarga miskin dan prasejahtera.

"Artinya, bisakah kita menyediakan bantalan program bagi rakyat miskin sebelum mengurangi subsidi BBM? Pastikan dulu masyarakatnya aman, baru naikkan BBM," kata Rini, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (2/9/2014).

Dengan alasan itu, kata Rini, pihaknya terus melakukan kajian mendalam terkait kondisi kesiapan masyarakat Indonesia menghadapi kenaikan BBM. Ia berharap kajian itu selesai pada akhir September 2014.

"Kita tidak mau kenaikan BBM memberikan dampak begitu besar bagi masyarakat di bawah. Kalau bisa kesejahteraan masyarakat meningkat," ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi ingin mengalihkan subsidi BBM pada sektor produktif lainnya. Rencana ini mendapat kritik dan menimbulkan pertanyaan besar pada PDI-P, sebagai partai pendukung Jokowi, yang selalu menolak harga BBM dinaikkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com