Kalau Diminta, KPK Siap Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri Jokowi-JK

"Kalau diminta kami siap. Sebagai komitmen kami, itu penting sekali. Kalau diminta akan kami sampaikan, tentu yang berbasis pada data yang kami miliki," ujar Busyro di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/8/2014).

Akan tetapi, lanjut Busyro, hingga saat ini belum ada permintaan dari Jokowi-JK yang meminta KPK untuk menelusuri rekam jejak seseorang.

Busyro menambahkan, mereka yang akan duduk di kabinet seharusnya sosok yang tak punya beban masa lalu dan tak punya catatan terkait tindak pidana korupsi.

"Misalnya dia dosen atau mantan aktivis mahasiswa, itu mesti dilacak, lho. Terlibat korupsi tidak, atau jadi dosen jujur tidak dalam memimpin skripsi dan disertasi. Harus dilacak, karena banyak yang kebobolan," ujarnya.

Busyro berkaca pada langkah yang diambil Mahkamah Agung yang menggandeng Komisi Yudisial dalam merekrut calon hakim tindak pidana korupsi. Ia mengatakan, KY memiliki jaringan yang luas untuk kemudian melakukan investigasi terhadap calon hakim. Setelah melakukan investigasi, kata Busyro, MA hanya meluluskan dua dari 95 calon hakim yang mendaftar.

"Nah, itu pentingnya track record. Jokowi harus mempunyai kekuatan andal yang imparsial, yang independen untuk men-trace track record orang ini. Dan harus mengabaikan kepentingan politik pendukungnya," kata Busyro.