Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ingatkan PDI-P Buku Putih Tolak Kenaikan BBM

Kompas.com - 28/08/2014, 18:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf, mengingatkan PDI Perjuangan soal buku milik PDIP yang menyatakan bahwa adanya alternatif lain yang bisa dilakukan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
 
"Kita tidak mengatakan menolak, kita serahkan kepada pemerintahan yang akan datang. Tapi kami cuma mengingatkan kenapa tidak menerapkankan buku putih milik PDI-P saat menolak kenaikan BBM pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono?" kata Nurhayati, di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
 
Ketua Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, PDIP selalu menyatakan kenaikan harga BBM saat SBY memerintah tidak perlu dilakukan.
 
"Nah, alternatif-alternatif sebagaimana yang ada dalam buku putih itu sebaiknya dilaksanakan saja oleh PDIP supaya tidak merugikan rakyat. Kami tidak menolak, tapi kami hanya mengingatkan saja," kata Nurhayati.
 
Nurhayati menyinggung sikap PDIP yang selalu menentang ketika pemerintahan SBY berencana menaikkan harga BBM bersubsidi.
 
"Demo di mana-mana, siapa yang memimpin, kita tahulah. Sekarang kembalikan saja, rakyat sudah menaruh kepercayaan pada PDIP karena yakin PDIP tidak akan menaikkan BBM karena punya alternatif. Silahkan dijalankan karena sudah dapat mandat dari rakyat," pungkas Nurhayati.
 
Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sohibul Iman.
 
"Kita sejalan dengan PDIP yang menolak kenaikan harga BBM. Kita juga ingatkan PDIP akan buku putih yang mereka terbitkan," ungkap Sohibul.
 
Fraksi PDIP sempat menerbitkan buku yang berjudul berjudul "??Argumentasi PDI Perjuangan Menolak Kenaikan Harga BBM". Buku ini dibagikan kepada seluruh anggota fraksi DPR, wartawan dan juga pengunjung ketika rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).
 
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani saat itu mengatakan, pembagian buku gratis ini sebagai bentuk konsistensi PDIP memperjuangkan hak-hak rakyat.

"Buku ini ibarat buku panduan bagi anggota fraksi maupun struktur partai dari tingkat pusat dan daerah," kata Puan seperti dikutip Kontan.co.id.

 
Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo mengaku siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. (baca: Bakal Naikkan Harga BBM, Jokowi Siap Tak Populer)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com