Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Ajukan Fadli Zon dan Ahmad Muzani Jadi Calon Ketua DPR

Kompas.com - 25/08/2014, 14:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Partai Gerindra mengajukan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani sebagai calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka diajukan karena merupakan pimpinan pengurus partai dan juga memiliki kapasitas.

"Mereka itu adalah pimpinan partai dan kapasitasnya cukup baik dibandingkan orang-orang baru yang tidak dikenal di Gerindra. Jujur, saya banyak tidak tahu yang terpilih dari Gerindra itu," ujar politisi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Desmond mengatakan, pengajuan dua nama itu juga sangat bergantung pada tindak lanjut gugatan judicial review terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) di Mahkamah Konstitusi. Apabila gugatan itu ditolak, mekanisme pemilihan ketua DPR akan mengikuti UU MD3 baru, yakni dengan voting, di mana semua fraksi bisa mengajukan calonnya. Namun, apabila gugatan itu diterima, DPR harus menggunakan UU Nomor 27 Tahun 2009, yakni ketua DPR menjadi hak partai pemenang pemilu.

Mengenai kemungkinan Gerindra melobi partai lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, Desmond menilai hal itu sangat memungkinkan. Saat ini, Partai Golkar juga berambisi menduduki kursi ketua DPR. Nama-nama yang diajukan Golkar meliputi Setya Novanto, Fadel Muhammad, Ade Komarudin, Agun Gunanjar, dan Airlangga Hartarto.

Desmond berpendapat, bisa saja Golkar tidak menargetkan posisi ketua DPR sehingga partai berlambang pohon beringin itu bisa mengalah untuk Gerindra. "Apakah itu target Golkar atau tidak, ya bisa saja. Tapi, sekarang belum kami bahas," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com