Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waketum: Arah Koalisi PPP Bisa Berubah, Tergantung Pimpinan Selanjutnya

Kompas.com - 22/08/2014, 16:22 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Umum PPP Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, arah koalisi partainya bisa saja berubah nantinya. Hal itu bergantung pada keputusan dari pimpinan baru PPP setelah digelarnya muktamar.

"Ya, bisa jadi, tergantung pemimpinnya setelah muktamar. Bukan pada forum sekarang-sekarang ini orang ke sana, kemari. PPP sudah konsisten hasil Mukernas PPP ada di Koalisi Merah Putih," ujar Dimyati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2014).

Namun, Dimyati yakin lebih banyak kader PPP di arus bawah yang menginginkan PPP menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kelak.

"Saya yakin lebih banyak yang ingin menjadi penyeimbang karena di dalam pemerintahan kan segelintir saja," katanya.

Menurut Dimyati, Muktamar PPP diperkirakan akan berlangsung antara Oktober-November 2014.

Internal PPP sempat mengalami konflik setelah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali melakukan manuver hadir pada kampanye akbar Partai Gerindra dan menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Sebelum berdamai, aksi saling pecat dilakukan oleh pengurus partai.

Belakangan, para politisi senior PPP mengancam akan membubarkan kepengurusan DPP PPP jika tak segera menggelar muktamar dalam waktu dekat. Muktamar adalah forum tertinggi PPP untuk memilih ketua umum. (baca: Para Politisi Senior Ancam Bubarkan Kepengurusan DPP PPP)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com