Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Menyedihkan, Uluran Tangan SBY Dinilai Merecoki Jokowi

Kompas.com - 22/08/2014, 11:22 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengaku kecewa dengan adanya sejumlah oknum yang menganggap uluran bantuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai upaya untuk mengganggu presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Kekecewaan yang sama telah diutarakan SBY melalui akun Twitter.

"Sungguh menyedihkan manakala uluran tangan SBY untuk membantu kemulusan proses transisi dinilai sebagai upaya merecoki presiden yang baru. Sungguh tidak pada tempatnya penggunaan kata 'jangan merecoki Pres baru'," kata Amir dalam pesan singkat, Jumat (22/8/2014).

Menteri Hukum dan HAM ini menjelaskan, uluran tangan SBY untuk membantu kemulusan proses transisi yang disampaikannya dalam pidato kenegaraan di DPR beberapa waktu lalu adalah tulus tanpa pamrih dan tanpa syarat apa pun. Uluran tangan tersebut, kata Amir, semata-mata didorong oleh rasa tanggung jawab yang besar seorang pemimpin yang ingin melakukan terbaik agar penggantinya sukses pada awal masa tugasnya.

"SBY ingin meletakkan satu tradisi baru yang akan berguna dalam perjalanan bangsa ke depan," papar Amir.

Terkait dengan posisi Partai Demokrat ke depan, Amir menuturkan, partainya akan berada di luar pemerintahan. Namun, pihaknya akan tetap mendukung semua program yang dianggap pro-rakyat. (baca: Arahan SBY, Demokrat Lebih Bermartabat Jadi Penyeimbang)

Sebelumnya, SBY sempat menulis rangkaian tweet dalam akun Twitter-nya @SBYudhoyono pascaputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (baca: MK Tolak Seluruh Gugatan Prabowo-Hatta)

Salah satu bunyi tweet-nya adalah soal anggapan SBY sebagai pengganggu. (baca: Lewat Twitter, SBY Nyatakan Tak Akan "Ngerecoki" Jokowi)

"Pesan negatif itu berbunyi 'SBY & PD (Partai Demokrat) jangan ngrecoki Jokowi'. Artinya, SBY jangan mengganggu atau mengatur-atur Jokowi," tulisnya.

Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menegaskan, dirinya dan partainya sama sekali tidak memiliki niat dan pemikiran untuk merecoki Jokowi-JK. Ia dan partainya tidak haus kekuasaan dan akan tetap bersikap independen serta menjadi penyeimbang dalam pemerintahan mendatang.

"Saya dengan senang hati membantu jika memang dikehendaki. Jadi terserah kepada Presiden Baru. Tidak ada pikiran buruk dari saya," kata Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com