Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Pendukung Prabowo-Hatta Diprediksi Bubar

Kompas.com - 20/08/2014, 09:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diprediksi akan mengalihkan dukungan kepada Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pengamat politik dari Center Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, partai-partai tersebut akan mempertimbangkan manfaat kekuasaan yang akan diperoleh dari pemerintahan selanjutnya.  Menurut dia, mayoritas partai politik di Indonesia sangat memuja kekuasaan. Tujuan politiknya bukan untuk menyejahterakan rakyat, tetapi sebisa mungkin berinvestasi dalam pemerintahan yang berkuasa.

"Dalil saya, atmosfer politik yang memuja pragmatisme itu yang membuat koalisi permanen (pendukung Prabowo-Hatta) akan buyar. Saya tidak melihat koalisinya dibangun karena keprihatinan, tapi untuk kekuasaan," kata Kristiadi saat dihubungi, Rabu (20/8/2014).

Koalisi permanen yang mendukung Prabowo-Hatta adalah Gerindra, PAN, Partai Demokrat, PPP, PBB, Partai Golkar, dan PKS. Dari seluruh partai tersebut, Kristiadi yakin setidaknya Demokrat, Golkar, dan PPP akan mengalihkan dukungannya ke kubu Jokowi-Kalla. Menurut Kristiadi, PPP dan Golkar telah sejak awal mengalami gejolak di internal terkait pilihan koalisi kepada dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung di Pilpres 2014.

Gejolak itu makin mengemuka setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Jokowi-Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019. Sementara itu, Demokrat, kata Kristiadi, cenderung menahan diri untuk menyamarkan ambisinya ada dalam pemerintahan selanjutnya. Faktor penyebabnya adalah hubungan politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Meski demikian, Kristiadi berharap partai yang akan mengubah sikap politiknya harus memiliki landasan kuat dan sikap elegan sebelum membuat keputusan. Rasa keprihatinan pada kesejahteraan rakyat dan kesamaan ideologi harus menjadi pijakan utama sebelum memberikan dukungan tersebut.

"Kekuasaan itu ada karena mandat rakyat. Dalil itu yang seharusnya membuat partai berbondong-bondong mendukung Jokowi, bukan karena kekuasaan," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, ada dua partai yang saat ini siap bergabung mendukung dirinya. Dua partai itu adalah Demokrat dan PAN. Jokowi tak menyebut detail alasan kedua partai itu akan mendukungnya.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua membantah dan menegaskan bahwa partainya tak akan merapat dan mendukung Jokowi-Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com