Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK: Tantangan Utama Kemerdekaan, Memberantas Korupsi

Kompas.com - 16/08/2014, 19:26 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Agus Santoso menilai, hari ulang tahun kemerdekaan RI yang jatuh pada 17 Agustus nanti sedianya menjadi pengingat akan kewajiban penerus bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pembela kemerdekaan.

Perjuangan penerus bangsa dapat dilakukan dalam mewujudkan kedaulatan politik, kejayaan ekonomi, serta menegaskan nilai-nilai budaya bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

"Untuk itu, Negara harus hadir agar bisa mewujudkan keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia disusun dengan mengedepankan Hukum sebagai panglima," kata Agus melalui pesan singkat, Sabtu (16/8/2014) saat ditanya mengenai makna HUT kemerdekaan baginya.

Agus mengatakan, penerus bangsa harus berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu, terutama dalam melawan tantangan terberat saat ini, yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi, kata Agus, merupakan musuh utama reformasi yang melukai rasa keadilan.

"Koruptor, korupsi, dan pencucian uang hasil kejahatan harus kita lenyapkan dari Bumi Pertiwi demi mewujudkan Indonesia kita yang bersih, adil, makmur, merata bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia," tutur Agus.

Terkait kemerdekaan dan korupsi, Ketua KPK Abraham Samad sebelumnya mengatakan bahwa kemerdekaan kini harus dimaknai setiap elemen masyarakat untuk memiliki visi dan misi yang membebaskan diri dari berbagai macam penjajahan, salah satunya penjajahan dalam bidang ekonomi.

Penjajahan ekonomi, menurut Abraham, menjadikan tindak pidana korupsi semakin marak. Oleh karena itu, menurut Abraham, masyarakat Indonesia harus bersatu padu, bekerja sama untuk terus mendidik masyarakat sehingga bisa tercipta budaya antikorupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com