Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DKPP Sebut Saksi Prabowo-Hatta seperti Komentator

Kompas.com - 14/08/2014, 22:54 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie menyebut saksi dari kubu Prabowo-Hatta, Yanuar, seperti komentator. Menurut Jimly, keterangan yang diberikan Yanuar berputar-putar dan terkesan seperti mengomentari.

"Anda ini saksi ya, bukan komentator," ujar Jimly dalam sidang kode etik DKPP di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (14/8/2014).

Hal itu berawal ketika Yanuar menerangkan bahwa banyak terjadi temuan kecurangan, berdasarkan pengamatan yang dia lakukan di beberapa provinsi di Indonesia. Menurut Yanuar, di TPS 01 desa Serunai, Kalimantan Barat, ada penggunaan hak pilih yang sama persis dengan DPT, yakni berjumlah 263.

Yanuar mengatakan, ia menanyakan ihwal jumlah pengguna hak pilih bisa sama dengan DPT. Padahal, kata dia, sebelumnya di data situs KPU, jumlah pengguna hak pilih 417.

"Pernah cek di web KPU itu terjadi pencoretan. Nah, saya tanyakan apakah betul yang hadir 263, bagaimana angka itu, sudah dilihat C7 atau tidak, apakah betul kita kehilangan data pemilih di Kalimantan Barat?" ujar Yanuar.

Mendengar penjelasan tersebut, Jimly meminta agar Yanuar cukup memberi keterangan dari apa yang dia saksikan, bukan berdasarkan asumsi dan analisis yang dia buat.

"Ini negeri besar sekali, kalau kita cari kesalahan banyak sekali, yang you katakan itu asumsi, bukan keterangan saksi," tegas Jimly.

Jimly kemudian meminta kepada kuasa hukum Prabowo-Hatta untuk memandu Yanuar agar  memberikan kesaksian yang dia lihat saja.

"Coba tolong Anda pandu, jadi tidak ada itu analisis-analisis," ujar Jimly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com