Kapolri Klaim Sudah Punya Peta Afiliasi ISIS di Indonesia

"Orang-orang yang terafiliasi (dengan ISIS) selama ini adalah kelompok-kelompok garis keras yang selama ini ada di Indonesia, dan itu petanya sudah ada di Kepolisian, dan kami mengikuti terus," kata Sutarman di Jakarta, Kamis.

Kapolri juga mengatakan Polri sudah memetakan beberapa pihak masyarakat yang terpengaruh paham ISIS karena ketidaktahuan.

Untuk itu, kepolisian melakukan langkah pencegahan terhadap orang-orang yang hampir berafiliasi dengan kelompok radikal itu.

"Kami gunakan langkah-langkah pencegahan dengan mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak ikut serta atau mendukung kegiatan ISIS," ujarnya.

Sutarman menyampaikan polisi juga terus mengawasi dan bahkan menangkap beberapa terduga teroris yang mendukung tersangka terorisme jaringan Mujahidin Indonesia Timur Santoso, yang telah menyatakan diri melakukan baiat ke ISIS.

"Kami mengawasi dan menangkap orang-orang yang mendukung Santoso selama ini, dan Santoso sendiri sudah menyatakan berbaiat kepada ISIS. Oleh karena itu, orang-orang Santoso ini menjadi target kami dan akan kami kejar terus," katanya.

Ia menambahkan, kepolisian pun mempunyai catatan bahwa ada 56 orang WNI yang pergi ke Suriah, dan empat di antaranya meninggal dunia.

"Ada empat orang warga Indonesia yang meninggal di sana (Suriah), di daerah konflik. Ada yang meninggal karena bom bunuh diri," ujarnya.

Menurut dia, warga Indonesia itu ada yang pergi langsung ke Suriah dan Irak, dan ada yang masuk melalui negara-negara Timur Tengah lainnya.

"Hal itu berbahaya bagi Indonesia bila mereka kembali ke Tanah Air dan melakukan cara-cara kekerasan seperti di Suriah," tukasnya.

Oleh karena itu, kata dia, Polri meminta dukungan dari segenap komponen bangsa untuk bersama memerangi dan melakukan penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok dengan paham radikalisme agar Indonesia tetap aman.

Sutarman pun menekankan bahwa pemerintah sudah menolak kehadiran dan paham ISIS karena dalam paham tersebut ada upaya mencapai tujuan dengan cara kekerasan.

"Penegakan hukum adalah benteng terakhir dalam menyelesaikan masalah, tetapi harus kami lakukan untuk mengamankan Indonesia dari tindak kekerasan yang dilakukan beberapa kelompok radikal," ujar Kapolri.