Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Info Rumah Novela Dihancurkan, Kapolri Minta Kapolres di Papua Dihadirkan di MK

Kompas.com - 14/08/2014, 15:50 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutarman menanggapi informasi mengenai saksi dari tim Prabowo-Hatta, Novela Nawipa, yang menerima intimidasi setelah bersaksi dalam sidang PHPU di MK. Informasinya, rumah Novela sampai dihancurkan oleh orang tak dikenal.

Menanggapi hal tersebut, Sutarman meminta kepala dari polres setempat untuk bersaksi di MK dan memberikan keterangan bahwa apa yang dituduhkan oleh anggota Koalisi Merah Putih, Hashim Djojohadikusumo, tidak benar.

"Saya meminta Kapolres-nya dihadirkan di MK sehingga bisa terungkap apa yang sebenarnya terjadi di sana," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Sutarman mengatakan, pihaknya telah mengecek mengenai persoalan yang terjadi terkait pemilu ini ke Polda Papua. Ia menambahkan, masalah terkait pemilu yang ditangani kepolisian di Papua adalah perselisihan antara KPU daerah dan beberapa panitia pemilihan daerah.

"Masalah itu, personel kami, termasuk Kapolres, hadir untuk menengahi di sana, bukan intimidasi," kata Sutarman.

Tak hanya itu, Sutarman juga menampik adanya laporan intervensi yang diterima oleh para saksi kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang bersaksi dalam sidang perkara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi. Ia mengingatkan, pemberi keterangan palsu yang dibeberkan dalam persidangan dapat terancam hukum pidana.

"Kalau disampaikan ada keterangan palsu, itu pidana. Jadi, jangan memberikan keterangan palsu di MK. MK itu adalah peradilan yang agung. Kesaksian itu tidak boleh (disampaikan dengan) berbohong," ujar Sutarman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com