Atasi Konflik Internal, Golkar Seharusnya Terapkan Cara Partai Modern

"Partai modern itu tidak mudah lakukan pelengseran dari suatu jabatan atau pencopotan. Justru sebaiknya melakukan pendekatan dialogis," kata Emrus, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/8/2014).

Emrus menyayangkan sikap Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie yang mencopot dan memecat sejumlah kader yang dianggap berseberangan dengan partai. Salah satunya ialah Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono.

Emrus menilai, pencopotan Agung menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di tubuh Golkar sangat serius karena ia merupakan tokoh berpengaruh di partai berlambang pohon beringin itu. Alasan pelengseran Agung dari jabatan struktural Golkar karena dianggap mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla juga dinilai Emrus kurang tepat. 

"Agung hanya diindikasikan merapat mendukung Jokowi-JK. Secara eksplisit kan belum," ucap Emrus. 

Menurut dia, cara yang dilakukan Aburizal seperti apa yang diterapkan seorang pimpinan  perusahaan. Seorang pemimpin parpol, kata dia, sebaiknya memahami bahwa partai adalah milik bersama.

"Jangan disamakan seperti perusahaan, di mana pemilik saham bisa pecat anggota-anggotanya. Ini partai politik, wadah untuk melahirkan calon-calon pemimpin bangsa," ujar Emrus.

Sebelumnya, Aburizal diberitakan melakukan pemecatan terhadap Agung dari posisinya sebagai Wakil Ketua Umum Golkar. Agung bersama politisi Golkar lainnya mendorong munas digelar tahun 2014 mengacu anggaran dasar anggaran rumah tangga (AD/ART) partai bahwa masa jabatan ketum selama lima tahun. 

Namun, berdasarkan rekomendasi Munas 2009, munas selanjutnya digelar pada 2015. Forum munas dianggap penting lantaran akan menentukan arah koalisi Golkar lima tahun mendatang, apakah tetap dalam Koalisi Merah Putih atau mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kemarin, Agung juga mengkritik kepemimpinan Aburizal yang terkesan sangat mudah melayangkan pemecatan terhadap kader.

"Itu bisa diselesaikan dengan duduk satu meja, bukan dengan dilakukan pemecatan," kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu.