Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Bantargebang, Mahasiswa Demo di Pelantikan DPRD Bekasi

Kompas.com - 11/08/2014, 13:43 WIB
Jessi Carina

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Studi Mahasiswa Untuk Kemanusiaan dan Demokrasi melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Senin (11/8/2014).

Aksi tersebut dilaksanakan tepat saat pelantikan anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 berlangsung. Dalam aksinya, gabungan mahasiswa dari beberapa universitas di Bekasi ini meminta kepada anggota dewan yang baru untuk tetap melanjutkan permasalahan di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dengan DKI Jakarta.

Permasalahan tersebut terkait besaran tipping fee dan juga soal jam operasional truk sampah. "Kami minta tuntaskan masalah di TPST Bantargebang. Seperti masalah jadwal truk sampah misalnya. Dewan yang baru harus tegas," ujar koordinator aksi, Yuki Malindra, di kantor DPRD Bekasi.

Gabungan mahasiswa ini juga membawa replika nasi tumpeng dan juga karangan bunga. Keduanya disebut sebagai simbol syukur dari mereka atas dilantiknya anggota dewan yang baru.

"Rakyat Kota Bekasi kini bahagia menyambut "kacung" baru mereka. Dalam artian wakil rakyat," ujar dia.

Hari ini, 50 anggota DPRD periode 2014-2014. PDI-P mendapat perolehan 12 kursi. Posisi kedua ditempati oleh Partai Golkar yang mendapat 8 kursi. Pada urutan ketiga, ada PKS yang memperoleh 7 kursi. Posisi keempat ditempati oleh Partai Gerindra yang meraih 6 kursi.

Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), dan Partai Hanura sama-sama mendapatkan empat kursi. PKB hanya mendapatkan satu kursi. Sedangkan Partai Nasdem, PBB, dan PKPI tidak mendapat kursi sama sekali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com