Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ogah Komentari Sidang Gugatan Prabowo-Hatta di MK

Kompas.com - 09/08/2014, 18:10 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden terpilih, Joko Widodo, enggan mengomentari proses Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Jokowi mengaku tak mengikuti sidang yang menghadirkan 25 saksi dari kubu Prabowo-Hatta, Jumat (8/8/2014) lalu, itu.

"Kita kemarin urus waduk, rusun, gitu-gitu, masak tanya MK," kata Jokowi di Kantor Transisi, Jakarta, Sabtu (9/8/2014).

Jokowi telah menyerahkan kasus sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 itu kepada tim hukumnya. Ia pun meminta para awak media untuk menanyakan hal tersebut pada pengacaranya.

"Tanyanya nanti ke pengacara kita saja," kata dia.

Sementara itu, tim pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kritiyanto menilai sebanyak 25 saksi dari kubu Prabowo-Hatta tidak dapat membuktikan bahwa terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 2014.

"Sebanyak 25 saksi tidak mampu membuktikan dalil-dalil dan tuduhan terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga menegaskan ke kami apa yang disuarakan rakyat, suara kedaulatan itu suara kebenaran memilih Jokowi dan JK," kata Hasto.

Sebelumnya, 25 saksi yang dihadirkan kubu Prabowo-Hatta pada sidang di MK berasal dari tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Sidang perselisihan hasil pemilihan umum itu akan dilanjutkan pada Senin (11/8/2014) pukul 09.00 WIB.

Sidang ketiga tersebut mengagendakan pemeriksaan terhadap 75 saksi dari pemohon, termohon, dan pihak terkait. Masing-masing pihak mengajukan 25 saksi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Menkominfo Janji Pulihkan Layanan Publik Terdampak Gangguan Pusat Data Nasional Secepatnya

Nasional
Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Terdampak Gangguan PDN, Dirjen Imigrasi Minta Warga yang ke Luar Negeri Datangi Bandara Lebih Awal

Nasional
Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Kapolri Sematkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo

Nasional
Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Dihukum 6 Tahun Bui, Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Pertimbangkan Kasasi

Nasional
KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

KPK Periksa Pengusaha Zahir Ali Jadi Saksi Kasus Pengadaan Lahan Rorotan

Nasional
Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Kominfo Masih Berupaya Pulihkan Gangguan Pusat Data Nasional yang Bikin Layanan Imigrasi Terganggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com