Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guruh Minta Jokowi Tak Bergantung Parpol dalam Susun Kabinet

Kompas.com - 06/08/2014, 14:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Guruh Soekarnoputra berharap agar Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bisa menyusun kabinet berdasarkan keahlian. Dia meminta Jokowi tidak bergantung pada partai politik koalisinya dalam menyusun menteri.

"Saya lebih setuju diisi oleh orang profesional yang memang mumpuni dan ahli dalam bidang masing-masing. Nggak perlu tergantung partai atau golongan atau kelompok mana," ujar Guruh usai acara perayaan Hari Anak Nasional 2014 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Guruh berharap Jokowi bisa menyelesaikan permasalahan Indonesia dengan baik. Dia pun mengingatkan cita-cita pendiri negeri ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan. "Indonesia ini banyak masalah, harus diselesaikan dengan baik," katanya.

Jokowi dan Jusuf Kalla kini tengah menyusun kabinetnya. Sejumlah nama mulai dimunculkan ke publik.

Selain itu, partai-partai koalisi seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga sudah siap memberikan nama-nama kadernya untuk diajukan sebagai menteri seperti Ketua Umum Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal Imam Nachrowi, Ketua DPP Marwan Ja'far, dan Wakil Ketua Umum Rusdi Kirana.

Selain PKB, Jokowi-JK didukung oleh PDI-P, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PKPI. Jokowi mengaku memiliki tim 'head hunter' untuk mencari orang-orang yang bakal mengisi posisi menteri. (baca: Jokowi Rahasiakan "Head Hunter" Pencari Calon Anggota Kabinetnya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com