Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Transisi Jokowi "Bongkar Kebiasaan Lama"

Kompas.com - 06/08/2014, 08:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota tim transisi Anies Baswedan mengatakan, keberadaan tim peralihan kekuasaan Joko Widodo-Jusuf Kalla membongkar tradisi politik lama yang identik dengan bagi-bagi kekuasaan.

Kepada Kompas.com di kantor transisi, Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014), juru bicara pasangan nomor urut dua itu mengatakan bahwa Indonesia telah melewati tiga kali pemilihan presiden secara demokratis.

"Tapi yang dulu-dulu itu begitu terpilih, apa yang mereka lakukan? Sharing power atau langsung membagi-bagi kekuasaan," ujar dia.

"Apa yang kami lakukan saat ini beda. Bukan power sharing, tapi policy making. Kami ini membongkar kebiasaan lama," kata Anies lagi.


Melalui empat deputi yang di bawahnya, terdiri dari kelompok kerja berbagai bidang, lanjut Anies, tim itu sudah mulai bekerja. Tim tengah mengidentifikasi persoalan-persoalan apa yang terjadi di bidangnya masing-masing.

Telah terbentuk lebih dari 15 pokja yang masing-masing bekerja di berbagai bidang prioritas. Prioritas-prioritas itu di antaranya menyangkut program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, isu pertanian, pembangunan desa, nelayan, hingga soal infrastruktur.

"Ada soal desa, ada nelayan, ada soal energi, macam-macam. Kita sedang memetakan ada persoalan apa di sana untuk segera kita cari solusi," ujar Anies.

Dengan demikian, begitu Mahkamah Konstitusi (MK) mengetuk pemenang sengketa Pilpres 2014, serta Jokowi-JK resmi dilantik jadi presiden dan wakil presiden, keduanya sudah dapat langsung bekerja mengimplementasikan program-programnya.

Tetap hormati MK

Pada kesempatan yang sama, presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo tidak merasa pembentukan tim transisi itu mendahului MK terkait sengketa Pemilu Presiden 2014. "Enggak apa-apa dong. Mau bentuk kabinet waktu kampanye saja boleh kok. Apalagi ini yang sudah ada dasar dari KPU," ujar Jokowi.

"Yang penting itu, intinya kita menghormati proses di MK, sudah begitu saja cukup," ucap dia.

Jokowi mengatakan, penetapan pemenang Pilpres oleh KPU sudah menjadi dasar kubu Jokowi-JK melakukan manuver transisi kepemimpinan. Salah satunya yakni dengan mempersiapkan langkah-langkah agar begitu resmi dilantik, program prioritas dapat segera terlaksana.

"Kita kan memang ingin cepat. Program kita harus segera dilaksanakan kan," kata dia.

Rumah transisi terdiri dari seorang ketua dengan empat deputi. Ketua tim transisi yakni Rini Soemarno, sedangkan empat staf deputi pembantu yakni Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristianto, Sekretaris Tim Pemenangan I Andi Widjajanto, Sekretaris Tim Pemenangan II Faisal Akbar, dan Juru Bicara Jokowi-JK Anies Baswedan.

Jokowi mengatakan, fungsi tim transisi adalah untuk membantu peralihan kekuasaan secara mulus. Pertama, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan di bawah presiden dan wakil presiden, misalnya struktur kabinet dan lain-lain. Kedua, mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi visi dan misi yang tertuang dalam Sembilan Program Nyata Jokowi-JK atau Nawacita misalnya Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar. Hingga kini, tim telah menggelar rapat sebanyak dua kali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com