Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Prabowo-Hatta Desak DKPP Pecat Komisioner KPU

Kompas.com - 04/08/2014, 19:54 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Eggy Sudjana, mendatangi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu, ia mendesak DKPP untuk memecat Komisioner KPU.

"Sangat jelas bahwa 24 Juli, kita sudah ke sini memberikan temuan 265 kotak suara dibuka paksa oleh KPU, tapi aneh terjadi persetujuan dari Panwascam di daerah Cilincing. Saya laporkan ini tidak lazim karena masih tersegel," ujar Eggy di Gedung Badan Pengawas Pemilu, Senin (4/8/2014).

Eggy mengaku keberatan atas keputusan KPU yang telah mengumumkan hasil pilpres pada 22 Juli 2014, yang memenangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Kedatangannya pada sore hari ini adalah untuk menanyakan kepada DKPP terkait kasus tersebut.

"Kita mau tanyakan ke DKPP, mana hasil itu?" ujar Eggy.

Selain menanyakan soal kasus tersebut, ia juga melaporkan terkait surat edaran yang diterbitkan oleh KPU berisi perintah kepada KPUD untuk membuka kotak suara. Ia menilai, hanya Mahkamah Konstitusi yang boleh melakukan hal tersebut karena kotak suara beserta isinya merupakan barang bukti perkara pemilu. Oleh karena itu, ia mendesak DKPP untuk memecat Komisioner KPU.

"Kita minta DKPP untuk memecat Komisioner KPU karena sudah melakukan tindak pidana luar biasa. Kita minta DKPP melihat dengan jelas dan menyidangkan dengan jelas untuk memecat Komisioner KPU," papar Eggy.

Eggy menambahkan, jika DKPP tidak mengabulkan permintaannya tersebut, akan ada kemarahan dari rakyat karena KPU secara jelas dianggap telah merusak barang bukti gugatan di MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com