Jokowi-JK Disarankan Buka Pintu untuk Golkar, PPP, dan Demokrat

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, menyarankan agar pasangan presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla membuka kembali pintu koalisi untuk beberapa partai yang ingin bergabung. Menurut Emrus, hal ini akan sangat beguna bagi Jokowi-JK dalam pembentukan kabinet dan juga upaya memperkuat posisinya di parlemen.

"Kalau mereka (Jokowi-JK) bertahan dengan prinsip koalisi ramping, mereka bisa menghadapi persoalan politik di parlemen. Beberapa kebijakan akan ditentang oleh partai-partai yang ada di koalisi besar merah putih," kata Emrus saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/8/2014).

Emrus berpendapat, saat ini Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan tidak akan mudah merapat ke koalisi pendukung Jokowi-JK. Hal itu karena sejak awal gerbong politik Jokowi-JK memegang prinsip koalisi tanpa syarat. Namun, peluang bekerja sama akan tetap ada karena masing-masing partai punya tokoh-tokoh yang bisa mempermudah komunikasi politik kedua kubu.

"Golkar ada JK, yang notabene adalah politisi senior, mantan ketua umum, dan punya pengaruh. PPP ada Hamzah Haz yang punya hubungan kedekatan dengan Megawati karena sama-sama memerintah pada 2001-2004. Sedangkan, Demokrat juga ada Ruhut Sitompul, Hayono, Isman, Dahlan Iskan dan juga Anies Baswedan yang sudah terlebih dahulu bergabung mendukung Jokowi-JK," kata Emrus.

Emrus mengatakan, Jokowi membuka celah bagi tokoh-tokoh partai mana pun untuk bergabung ke pemerintahannya. Hal itu ditunjukkan melalui pernyataan Jokowi yang akan menunjuk orang-orang profesional dalam kabinetnya, termasuk kalangan profesional yang bernaung di partai politik. Menurut Emrus, orang-orang profesional itu juga ada yang bernaung di bawah parpol di luar koalisi pendukung Jokowi-JK dan sangat mungkin dimasukkan dalam kabinet. Meski demikian, ia mengingatkan agar penunjukan kaum profesional dari kalangan partai ini sebaiknya tidak menyandera Jokowi-JK dalam menjalankan roda pemerintahan.