BI Akui Cetak Uang di Australia untuk Hadapi Y2K

BOGOR, KOMPAS.com — Bank Indonesia membenarkan adanya pencetakan uang kertas di salah satu percetakan Australia. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1999, di mana BI menilai adanya situasi "khusus" hingga diperlukan antisipasi dalam menghadapi Y2K (Year 2000 atau Tahun 2000). Demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara di kediaman Presiden SBY, Cikeas, Bogor, Kamis (31/7/2014).

"Fakta yang disampaikan Pak SBY ya itu fakta memang, tahun 1999 ada pencetakan di Australia. Itu cuma sekali saja karena masih ingat Y2K enggak? Nah itu dulu kan Y2K itu orang enggak tahu apa yang akan terjadi," ujar Mirza.

Dia melanjutkan, saat itu ada kekhawatiran di mana teknologi di Indonesia akan mati total dan komputer-komputer yang ada tidak berfungsi. Dengan kondisi itu, BI memperkirakan adanya lonjakan permintaan terhadap uang yang beredar sehingga BI pun melakukan pencetakan di luar negeri.

"Kayak Lebaran saja, orang lonjakan permintaan mencetak lebih," ujarnya.

Mirza enggan menjelaskan lebih lanjut alasan BI akhirnya memilih Australia untuk diajak bekerja sama. Dia hanya menegaskan bahwa situasi saat itu "spesial" lantaran menghadapi Y2K. Setelah tahun 1999, Mirza menuturkan, pencetakan uang tetap kembali normal, yaitu dilakukan oleh Perum Peruri.

Pada tahun 1999 itu pula, sebut Mirza, pencetakan uang menjadi kewenangan penuh Gubernur BI lantaran belum ada Undang-Undang Mata Uang yang baru disahkan tahun 2011. Keterlibatan pemerintah lebih dalam, lanjut dia, juga baru mulai dilakukan pada 17 Agustus ini, di mana Menteri Keuangan akan ikut menandatangani uang NKRI.

Sebelumnya, SBY mengungkapkan kegeramannya atas informasi yang dibocorkan Wikileaks lalu disadur oleh sebuah situs berita online. Wikileaks menyebutkan bahwa SBY bersama dengan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri terlibat dalam kasus dugaan korupsi pencetakan uang di Australia.

Di dalam berita itu, disebutkan bahwa ada perintah dari otoritas Australia untuk mencegah pelaporan atas kasus dugaan korupsi pencetakan uang kertas agar tidak merusak hubungan internasional Australia. Dalam kasus korupsi percetakan uang negara ini, disebutkan juga anak perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia (NPA) yang diminta untuk mengamankan kontrak multi-juta dollar yang diduga melibatkan pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain. Wikileaks turut menyebut 17 tokoh dunia, termasuk Megawati dan SBY.