Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Tagih Komitmen Anti-korupsi Jokowi-JK dalam Penyusunan Kabinet

Kompas.com - 30/07/2014, 15:01 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Indonesia Corruption Watch menilai tokoh-tokoh yang memiliki rekam jejak terlibat kasus korupsi tidak layak dipertimbangkan untuk masuk sebagai calon menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla.

Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan, kredibilitas kabinet Jokowi-Kalla nantinya bakal dipertanyakan jika mereka salah memilih orang untuk mengisi kabinet.

"Mereka yang punya rekam jejak terlibat korupsi atau disebut dalam sidang seharusnya enggak layak masuk dalam daftar calon menteri. Apalagi kalau mereka terlibat, tidak tepat. Ke depan (susunan kabinet) yang final, tidak seperti orang-orang itulah. Sekali memilih orang enggak tepat, kredibilitas kabinet dipertanyakan," kata Emerson saat dihubungi, Rabu (30/7/2014).

Hal itu dikatakan Emerson menanggapi masuknya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhim Dahuri dalam daftar menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR) yang dibentuk tim Jokowi Center. (baca: Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat)

Rokhim merupakan mantan terpidana kasus korupsi dana non-bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan. Anggota tim sukses Jokowi-Kalla itu pernah divonis 7 tahun penjara dan didenda Rp 200 juta karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana non-bujeter DKP senilai Rp 31,7 miliar dalam kurun waktu 2002-2004.

Mahkamah Agung sempat mengurangi hukuman penjara Rokhmin menjadi 4,5 tahun. Dia lalu dibebaskan pada November 2009 lalu. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) itu kini menjabat Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Bidang Maritim dan Perikanan.

Terkait masuknya nama Rokhim dalam KAUR, Emerson mengatakan, pihaknya akan menagih janji Jokowi untuk memilih putra-putri terbaik yang akan duduk sebagai menteri di kabinetnya.

"Komitmen antikorupsi juga dilihat dari siapa yang akan menempati kabinet itu," ujar Emerson.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com