"Katanya data di PKS itu kan hilang. Saya justru marah sama PKS karena mereka tidak pernah menunjukkan data apa pun ke saya. Saya sendiri heran kenapa data itu tidak pernah ditunjukkan ke saya," kata Mahfud saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/7/2014) malam.
Hal tersebut disampaikan Mahfud saat dikonfirmasi mengenai tudingan yang menyebut dirinya sengaja disusupkan ke dalam tim pemenangan. Tudingan itu sebelumnya diberitakan oleh sebuah media online dan tersebar luas di media sosial.
Berita tersebut juga menyatakan, ada sejumlah data terkait barang bukti pilpres Prabowo-Hatta yang dihilangkan. "Kalau begitu tidak ada gunanya saya di situ (tim pemenangan). Katanya sampai ada seratus ribu lembar (data), tetapi tidak pernah ditunjukkan," tambahnya.
Mahfud mengatakan, tak adanya transparansi soal data itu salah satu alasan ia enggan melanjutkan tugasnya ke ranah hukum untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Mahfud memang enggan melakukan hal itu karena merasa akan terjadi konflik kepentingan. Pasalnya, ia pernah menjabat sebagai Ketua MK.
Selama ini, Prabowo-Hatta memang mengandalkan PKS untuk melakukan real count internal hingga pengumpulan data terkait kecurangan hasil pilpres. Kemantapan Prabowo untuk mengajukan permohonan PHPU ke MK pun datang setelah dia bersama Hatta dan sejumlah elite partai koalisi mengecek pusat tabulasi data nasional di Kantor DPP PKS.
Permohonan ke MK sudah diajukan pada Jumat malam. Tim hukum Prabowo-Hatta membawa empat tumpuk kertas yang telah dijilid. Di bagian depan terdapat gambar Prabowo-Hatta dan tulisan “Alat Bukti Dalam Sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pasangan Calon Prabowo-Hatta”.
Sebelumnya, mereka berencana membawa data sebanyak 10 truk, tetapi batal dilakukan.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
