Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pantau Keamanan, SBY Koordinasi dengan TNI/Polri Lewat "Video Conference"

Kompas.com - 22/07/2014, 14:02 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memantau situasi dan kondisi selama pelaksanan rekapitulasi suara hari terakhir yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (22/7/2014) siang dari kediamannya di Cikeas, Jawa Barat. Di sana, Presiden melakukan video conference dengan jajaran TNI/Polri.

"Tadi pagi mendapatkan laporan dari Kapolri mengenai situasi di lapangan.  Saat ini, Presiden sedang berkomunikasi langsung dengan jajaran pimpinan TNI dan Polri melalui video conference di Cikeas untuk memastikan pengendalian situjasi keamanan tetap terjaga," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, dalam pesan singkat yang diterima wartawan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, turut mendampingi Presiden. Menkopolhukam, lanjut Julian, melaporkan kabar terkini mengenai situasi keamanan nasional yang disebutkan terkelola dengan baik.

Julian mengungkapkan, Presiden SBY memberikan arahan kepada Menkopolhukam dan disaksikan langsung oleh jajaran pimpinan TNI dan Polri melalui video conference bahwa seluruh aparat baik Polri dan TNI  agar tetap melanjutkan tugas masing-masing dengan bertindak profesional.

Selain itu, SBY mengingatkan agar setiap posko siaga 24 jam agar situasi aman, tenang dan  damai tetap terjaga.

Ada pun hari ini, KPU akan meneruskan rekapitulasi suara tingkat nasional. Pada pukul 16.00 nanti, KPU akan mengumumkan Presiden dan Wakil Presiden pilihan Rakyat Indonesia.

Sejumlah pengamanan dilakukan untuk mengantisipasi bentrok akibat putusan KPU itu. Area sekitar KPU juga sudah diblokir sehingga tidak bisa dilintasi pengendara. Polisi juga menerapkan pengamanan berlapis.

Presiden mengimbau agar pihak yang kalah bisa menerima kekalahan karena menerima kekalahan adalah sebuah tindakan yang mulai. Apabila ada pihak yang tidak menerima hasil rekapitulasi KPU, Presiden SBY mengingatkan agar tetap menempuh cara damai dan sesuai dengan konstitusi yakni melalui Mahkamah Konstitusi (MK).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com