Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Unggul, Saksi Prabowo-Hatta Tolak Hasil Rekapitulasi di Maluku Utara

Kompas.com - 22/07/2014, 13:19 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 306.792 suara di wilayah Maluku Utara berdasarkan hasil rekapitulasi nasional penghitungan suara Pemilu Presiden 2014. Pasangan nomor urut 1 itu unggul atas rivalnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla, yang mendapat 256.601 suara.

Hasil rekapitulasi itu dibacakan Ketua KPU Maluku Utara Syahrani Somadayo di Gedung KPU, Selasa (22/7/2014). Syahrani mengatakan, total suara di wilayahnya mencapai 565.970, dengan jumlah suara sah 563.393 dan suara tidak sah sebanyak 2.577. Pemilih tersebar di wilayah Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Halmahera Timur, Halmahera Barat, dan Kota Tidore Kepulauan.

"Untuk Provinsi Maluku Utara, rekapitulasi penghitungan suara pemilu presiden kami tetapkan," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan Pilpres 2014 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Namun, saksi dari Prabowo-Hatta menolak hasil rekapitulasi tersebut. "Kita menolak," ujar Rambe Kamarul Jaman.

Sebelum disahkan, saksi Prabowo-Hatta sempat menyatakan keberatan terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada TPS 1 dan 2 di Desa Soa Sangaji, Halmahera Timur. Saksi Prabowo-Hatta menilai KPU Halmahera Timur tidak maksimal menyosialisasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang karena tidak menyebar undangan kepada pemilih. Hal ini dinilai membuat hilangnya suara rakyat.

Setelah mengesahkan hasil rekapitulasi suara Maluku Utara, KPU membahas rekapitulasi suara dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com