Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Jokowi: Kotak-Kotak Cukup Dimaknai Dalam Hati pada 22 Juli

Kompas.com - 20/07/2014, 15:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto berpesan agar tidak ada pendukung yang mengenakan baju kotak-kotak yang menjadi ciri khas Jokowi, saat pengumuman hasil rekapitulasi nasional oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli nanti. Menurut dia, penggunaan baju kotak-kotak saat hari pengumuman presiden terpilih bisa menimbulkan salah paham yang dapat berakhir dengan kericuhan.

"Kotak-kotak dipakai sebagai identitas perjuangan untuk Jokowi. Kotak-kotak adalah simbol kita, dan untuk Indonesia lah, kotak-kotak itu kita kenakan. Ketika Indonesia membutuhkan rekonsiliasi, maka simbolisasi kotak-kotak untuk sementara bisa kita maknakan dalam hati,” kata Hasto melalui siaran pers, Minggu (20/7/2014) siang.

Meski demikian, Hasto mengatakan, imbauan untuk menanggalkan baju kotak-kotak itu bukannya untuk melupakan catatan penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Menurut Hasto, sejarah telah memberikan bukti tentang perjuangan yang disimbolisasikan dengan baju kotak-kotak untuk memilih sosok pemimpin.

Hasto mengatakan, larangan pengerahan massa dan mengenakan baju kotak-kotak pada 22 Juli itu justru untuk mengawal proses rekapitulasi suara pilpres di tingkat nasional agar berjalan aman, damai dan tanpa ketegangan.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu meyakini, KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilpres akan taat pada mekanisme demokrasi, menjunjung tinggi azas jurdil, dan akan melaksanakan rekapitulasi secara terbuka, transparan dan akuntabel. Karenanya, kata dia, Tim Jokowi-JK benar-benar menghindari upaya pengerahan massa ke KPU dan tindakan lainnya yang bersifat provokatif.

”Atraksi turun ke jalan memang berpotensi menciptakan ketegangan, maka sebaiknya dihindari. Marilah kita ciptakan suasana kondusif dengan terus berharap, agar bangsa ini bisa melaju cepat bagi kematangan demokrasi,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com