Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Tegaskan Tolak Munaslub Golkar

Kompas.com - 19/07/2014, 22:10 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menolak desakan digelarnya musyawarah nasional (munas) Golkar tahun 2014. Aburizal menegaskan munas akan digelar sesuai keputusan munas sebelumnya, yakni pada 2015.

"Tetap semua, tidak ada yang berubah. Semua orang sudah tahu mekanismenya," kata Aburizal di Hotel Four Seasons, Jakarta, Sabtu (19/7/2014), seusai pertemuan tertutup dengan pengurus DPP Golkar dan para pimpinan DPD Golkar Tingkat I.

DPD Tingkat I adalah pemilik suara untuk menentukan apakah Golkar akan mengadakan munas luar biasa (munaslub) atau tidak.

Berdasarkan daftar hadir, dari 33 DPD tingkat I, hanya lima perwakilan DPD I yang tidak hadir, yaitu Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat. Namun, Aburizal mengklaim hanya dua DPD Golkar I yang tidak hadir.

Aburizal menjelaskan bahwa pertemuan hari ini dilanjutkan dengan rapat DPD Golkar Tingkat I. Setelah memutuskan hasil rapat, para pimpinan ini akan mengadakan rapat dengan Aburizal nantinya.

"Saya yakin kawan-kawan mengharapkan Partai Golkar tetap solid," ucap Aburizal.

Sebelumnya, sejumlah tokoh senior Golkar mendesak Golkar untuk mempercepat digelarnya munas. Mereka menilai kepemimpinan Aburizal gagal. (baca: Golkar Terpuruk, Tokoh Lintas Generasi Desak Munas Digelar Tahun Ini)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com