Pramono Anung Mengaku Beberapa Parpol di Luar Koalisi Mulai Berkomunikasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengaku bahwa beberapa elite partai politik di luar koalisi pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah berkomunikasi dengan pihaknya. Namun, Pramono enggan mengungkap siapa saja elite yang dimaksud.

"Yang jelas, beberapa partai sudah komunikasi tertutup. Tidak baik untuk dibicarakan," kata Pramono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/7/2014).

Hal itu disampaikan Pramono ketika dimintai tanggapan wacana bergabungnya Partai Demokrat ke kubu koalisi pendukung Jokowi-JK jika pasangan nomor urut dua tersebut dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 9 Juli lalu.

Pramono mengatakan, pihaknya menghargai komunikasi yang dilakukan parpol lain, baik dengan Jokowi maupun dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Beberapa partai, kata Pramono, tidak sama dengan PDI-P yang biasa di luar pemerintahan.

Ketika disinggung hubungan antara Megawati dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Pramono mengakui bahwa komunikasi keduanya belum terjalin dengan baik. Namun, kata dia, komunikasi politik tidak harus dilakukan oleh pucuk pimpinan. Pramono memberi contoh kerja sama di parlemen selama ini.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa akan ada dukungan baru dari partai di luar partai pengusungnya. (baca: Jokowi Berikan Sinyal Demokrat Ikut Bergabung?)

Koalisi Jokowi-JK masih kalah suara di parlemen 2014-2019. Koalisi itu terdiri dari PDI Perjuangan (18,95 persen suara pemilu legislatif, 109 kursi DPR), Partai Nasdem (6,72 persen, 35 kursi DPR), Partai Kebangkitan Bangsa (9,04 persen, 47 kursi DPR), dan Partai Hanura (5,26 persen, 16 kursi DPR). Jika dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 39,97 persen suara atau 207 kursi DPR.

Tanpa Demokrat, pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh lima parpol yang lolos ke DPR, yakni Partai Gerindra (11,81 persen, 73 kursi DPR), Partai Golkar (14,75 persen, 91 kursi DPR), Partai Amanat Nasional (7,59 persen, 49 kursi DPR), Partai Persatuan Pembangunan (6,53 persen, 39 kursi DPR), dan Partai Keadilan Sejahtera (6,79 persen, 40 kursi DPR). Jika dijumlah, pasangan tersebut memperoleh dukungan 292 kursi DPR.