Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Ingatkan KPU Segera Koreksi Formulir C1 di Situs

Kompas.com - 15/07/2014, 15:01 WIB
Arimbi Ramadhiani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak mengatakan kesalahan penulisan angka pada formulir C1 yang sudah diunggah ke laman situs resmi Komisi Pemilihan Umum, harus segera dikoreksi. Jika tidak, maka kesalahan tersebut akan terbawa hingga rekapitulasi tingkat nasional.

"Itu harus dikoreksi. Tanda-tanda di tip-ex, supaya dikoreksi. Hitungannya tidak pas, jumlah suara sah dua pasangan calon, ditambah suara tidak sah," ujar Nelson di Gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Seharusnya, kata Nelson, jumlah suara sah ditambah suara tidak sah, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan. Menurut dia, jika rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah salah, maka akan terlihat di tingkat nasional.

"Kalau penjumlahan di bawah sudah salah, akan keliatan ke nasional. Pendataan itu harus dilakukan secara akurat," tegas Nelson.

Nelson menuturkan, sebelumnya saat pileg, di tingkat provinsi banyak kesalahan pembulatan data. Hal ini terjadi karena KPU tidak segera mengoreksi di tingkat bawah, yakni PPS, Kecamatan, dan Kota/Kabupaten. Untuk itu, Bawaslu memfokuskan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat bawah, untuk segera memberikan rekomendasi perbaikan agar kesalahan tidak terbawa hingga nasional.

Sejauh ini, rekomendasi Panwaslu yang telah dipenuhi adalah pemungutan suara ulang. "Ditemukan lebih dari 1 orang pemilih yang memberikan suaranya lebih dari 1 kali. Sehingga harus diulang (pemungutan suara)," kata Nelson.

Sementara itu, kepada pemilih yang bersangkutan, Panwaslu memberikan sanksi tindak pidana pemilu yang kini tengah diproses.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Kemenkes Ungkap Belum Semua Rumah Sakit Siap Terapkan KRIS

Nasional
Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Ahli Sebut Tol MBZ Masih Sesuai Standar, tapi Bikin Pengendara Tak Nyaman

Nasional
Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Ahli Yakin Tol MBZ Tak Akan Roboh Meski Kualitas Materialnya Dikurangi

Nasional
Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Tol MBZ Diyakini Aman Dilintasi Meski Spek Material Dipangkas

Nasional
Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Jet Tempur F-16 Kedelepan TNI AU Selesai Dimodernisasi, Langsung Perkuat Lanud Iswahjudi

Nasional
Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Kemensos Siapkan Bansos Adaptif untuk Korban Bencana Banjir di Sumbar

Nasional
Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Ahli Sebut Proyek Tol MBZ Janggal, Beton Diganti Baja Tanpa Pertimbangan

Nasional
Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Jokowi Kembali ke Jakarta Usai Kunjungi Korban Banjir di Sumbar

Nasional
26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

26 Tahun Reformasi, Aktivis 98: Kami Masih Ada dan Akan Terus Melawan

Nasional
Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Dewas KPK Sudah Cetak Putusan Etik Ghufron, tapi Tunda Pembacaannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com