Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Internal Golkar Akan Lawan Aburizal jika Gabung Koalisi Permanen Merah Putih

Kompas.com - 14/07/2014, 14:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Inisiator Poros Muda Partai Golkar, Indra J Piliang, meragukan konsistensi Koalisi Merah Putih. Ia yakin internal Golkar akan melakukan perlawanan jika Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie tetap bersikukuh membawa Golkar ke dalam Koalisi Merah Putih.

Indra menjelaskan, Aburizal tak dapat secara sepihak membawa Golkar dalam koalisi tersebut. Terlebih lagi, jika koalisi itu dipermanenkan, keputusannya harus diambil dalam forum internal yang lebih tinggi, seperti pada rapat pimpinan nasional atau musyawarah nasional.

"Kalau rapimnas atau munas digelar tahun ini, posisi Golkar di koalisi permanen itu bisa dibatalkan," kata Indra, saat dihubungi, Senin (14/7/2014).

Bahkan, lebih jauh, sikap Aburizal yang membawa Golkar dalam koalisi permanen tersebut justru akan memberi manfaat terhadap kader internal yang menginginkan dipercepatnya munas. Ia yakin, desakan untuk mempercepat munas akan semakin deras setelah Aburizal menandatangani nota kesepakatan koalisi permanen.

"Koalisi permanen bisa menjadi bahan bagi kelompok yang ingin mempercepat munas. Artinya, jadi ada pintu masuk karena selama ini dianggap tak ada alasan untuk mempercepat munas," ujarnya.

Sore nanti, para pemimpin parpol pendukung Prabowo-Hatta akan mendatangani kesepakatan kerja sama Koalisi Merah Putih di parlemen periode 2014-2019. Enam partai pendukung Koalisi Merah Putih di parlemen tersebut adalah Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. (baca: 15.30 WIB, Pimpinan Parpol Pendukung Prabowo-Hatta Tanda Tangani Koalisi Parlemen)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com