Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Reaksi Lembaga Survei yang Dilaporkan ke Polisi

Kompas.com - 12/07/2014, 17:33 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Riset Indonesia Research Center, Yunita Mandolang menanggapi santai lembaganya yang dilaporkan ke polisi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI). Dia menilai, PBHI sengaja ingin memancing dan memanas-manaskan suasana.

"Kita tidak mau terpancing dengan panas-panasan seperti itu. Menurut saya, kita memang harus proporsional kok. Hasil quick count itu, bukan hasil yang sebenarnya. Hasil sebenarnya nanti dari KPU. Dan kita tidak mau dipanasin dengan itu, perang opini saja," kata Yunita di Jakarta, Sabtu (12/7/2014).

Sementara, Direktur Eksekutif Puskaptis Husein Yazid, mengaku belum tahu mengenai pelaporan itu, oleh karenanya dia enggan berkomentar. "Aku belum tau, nanti saja lah," ujar Husein.

Ketika didesak lebih jauh, Hussein justru terlihat emosi. "Bukan gak masalah dilaporin, masa kalau saya dilaporkan, masa pertanyaannya menjebak begitu. Kita enggak tau motifnya apa, alasannya, kesalahan kita apa. Emang saya kriminal apa," ucapnya.

Selain IRC dan Puskaptis, hari ini PBHI melaporkan dua lembaga survei lainnya yakni Lembaga Survei Nasional (LSN), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI). Menurut Direktur PBHI Jakarta, Poltak Agustinus Sinaga, keempat lembaga itu telah melakukan kebohongan publik dengan mempublikasi hasil quick count yang manipulatif.

Keempat lembaga itu, pada Rabu (12/7/2014), mempublikasikan hasil hitung cepat yang menunjukkan keunggulan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara, setidaknya hasil hitung cepat delapan lembaga lainnya menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com