Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Waspadai Intervensi Kepala Daerah dalam Rekapitulasi Suara Pilpres

Kompas.com - 11/07/2014, 09:01 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melihat ada potensi kecurangan dalam rekapitulaai perolehan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 oleh kepala daerah. Oleh karena itu, Bawaslu mewaspadai intervensi kepala daerah dalam proses tersebut.

"Yang paling diwaspadai adalah keberpihakan kekuasaan lokal, seperti gubernur, bupati/walikota. Kami melihat (potensi kecurangan) itu. Kami mewaspadai adanya kepala daerah yang menjadi bagian dari tim sukses pemenangan pasangan calon," ujar Ketua Bawaslu Muhammad, di Jakarta, Jumat (11/7/2014).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan Juni lalu, sedikitnya lebih dari 20 gubernur dan wakil gubernur meminta izin cuti untuk menjadi juru kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Berikut adalah nama-nama kepala daerah yang mengajukan izin cuti kepada Mendagri untuk berkampanye mendukung pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2014:

Juru Kampanye untuk Prabowo-Hatta:
1. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho
2. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno
3. Gubernur Riau Annas Maamun
4. Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin
5. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan
6. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi
7. Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Arifin
8. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak
9. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola
10. Gubernur Maluku Said Assagaf
11. Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam
12. Wagub Aceh Muzakir Manaf
13. Wagub Riau Arsyadjuliandi Rachman
14. Wagub Jawa Barat Dedi Mizwar
15. Wagub Bali I Ketut Sudikerta
16. Wagub Kalimantan Timur Mukmin Faisyal
17. Wagub Sulawesi Tengah Sudarto
18. Wagub Maluku Seth Sahuburua

Juru Kampanye untuk Jokowi-Jusuf Kalla:
1. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya
3. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis
4. Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang
5. Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Sarundayang
6. Wagub Kepulauan Riau Soerya Respationo
7. Wagub Jawa Tengah Heru Sujatmoko 8. Wagub Kalimantan Tengah Achmad Diran
9. Wagub Sulawesi Barat Aladin S Mengga.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com